go green
Recent Issues

China Kecam Penunjukan Utusan AS Awasi Masalah HAM Tibet

China Kecam Penunjukan Utusan AS Awasi Masalah HAM Tibet

20 Oktober 2020, 09:00:00

Jakarta -- China mengecam penunjukan utusan Amerika Serikat yang ditugaskan untuk mengawasi masalah hak asasi manusia di Tibet. Mereka menyebut penunjukan itu sebagai cara AS untuk menghancurkan stabilitas kawasan.

"Pihak AS harus berhenti menggunakan masalah Tibet untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan menghancurkan pembangunan dan stabilitas Tibet," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada briefing rutin, seperti dikutip dari AFP, Jumat (16/10).

Pada hari Rabu (14/10) Departemen Luar Negeri AS telah menunjuk pejabat tinggi hak asasi manusia, Robert Destro sebagai Koordinator Khusus untuk Masalah Tibet.

Zhao bersikeras bahwa etnis minoritas di Tibet menikmati kebebasan penuh keyakinan beragama. Ia pun menuduh AS melakukan manipulasi politik.

Tibet adalah wilayah pegunungan terpencil di China yang berbatasan dengan India, Nepal, dan Bhutan. Wilayah itu merupakan salah satu yang termiskin di China, tetapi begitu dijaga ketat oleh pihak keamanan, hingga sangat dibatasi untuk orang asing termasuk jurnalis.

Kendati begitu, pada jumpa pers yang dihelat Kamis lalu di ibu kota Tibet, Lhasa, ketua regional Che Dalha mengatakan China tidak pernah membatasi masuk orang asing ke Tibet.

Kelompok hak asasi manusia dan aktivis diaspora Tibet mengatakan bahwa warga Tibet telah mengalami pembatasan yang keras pada agama dan budaya mereka di bawah pemerintahan China.

Pembatasan itu seperti pembongkaran biara yang merupakan tempat ibadah bagi minoritas agama di sana. Maraknya aksi pembatasan itu dari China beberapa waktu lalu memuncak dalam protes bakar diri oleh warga Tibet dalam beberapa tahun terakhir.

Sebuah laporan September oleh Jamestown Foundation yang berbasis di AS mengklaim bahwa ratusan ribu warga Tibet dipaksa untuk berpartisipasi dalam skema pengiriman tenaga kerja.

Terkait hal tersebut, China mengklaim telah membawa pembangunan ekonomi ke daerah tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemimpin spiritual di Tibet dilaporkan telah dijauhi oleh otoritas China. Negeri tirai bambu pun mengancam untuk melakukan tindakan bagi negara asing mana pun yang hendak bertemu dengannya.

Hubungan bilateral antara AS dan China terus memburuk beberapa tahun terakhir, utamanya karena Washington kerap mengkritik catatan hak asasi manusia Beijing pada berbagai masalah.

AS pada bulan lalu bahkan mengeluarkan tindakan kongkret atas kritiknya itu. DPR AS meloloskan Rancangan Undang-Undang Uighur.

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, menuturkan RUU tersebut merupakan tanda bahwa Kongres AS mengambil langkah kritis untuk melawan pelanggaran HAM China yang mengerikan terhadap etnis minoritas Muslim Uighur.

"Hari ini martabat manusia dan hak asasi manusia dari etnis Uighur berada di bawah ancaman dari tindakan biadab Beijing, RUU ini merupakan wujud kemarahan hati nurani dunia," ucap Pelosi di Gedung Capitol sesaat sebelum melakukan pemungutan suara terhadap RUU itu. "Amerika melihat," ujarnya kala itu.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Narotama Meraih Juara 2 Nasional Lomba Vocal Bidikmisi Skills Competition (B-SIC) 2020 Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Narotama Meraih Juara 2 Nasional Lomba Vocal Bidikmisi Skills Competition (B-SIC) 2020

23 November 2020, 13:17:43

Mahasiswa program studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum (FH) penerima program Bidikmisi Universitas Narotama (UNNAR) Tahun 2019 atas nama Yunita Windriana berhasil meraih Juara 2 dalam Lomba Vocal “Bidikmisi Skills Competition (B-SIC) 2020” yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formadiksi) Universitas Negeri Malang (UM) yang beralngsung pada tanggal 6 dan 18 November 2020 secara Online. Kepastian sebagai Juara 2 tersebut ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

RI-AS Teken MoU Pendanaan Infrastruktur-Perdagangan Rp10,5 T
24 November 2020, 09:00:00

RI-AS Teken MoU Pendanaan Infrastruktur-Perdagangan Rp10,5 T Jakarta -- Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$750 juta atau sekitar Rp10,5 triliun (asumsi kurs Rp14 ribu .....