go green
Recent Issues

Jokowi Teken UU Sisnas Iptek, Peneliti Asing Ilegal Dihukum 2 Tahun Penjara

Jokowi Teken UU Sisnas Iptek, Peneliti Asing Ilegal Dihukum 2 Tahun Penjara

22 Agustus 2019, 09:00:01

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). UU ini sempat disebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai terobosan Indonesia dalam bidang sains.

Dalam salinan UU yang didapat detikcom, Selasa (20/8/2019), UU itu diteken Jokowi pada 13 Agustus 2019 dan diberi Nomor 11 Tahun 2019. UU itu berisi 100 Pasal, termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana.
"Salah satu yang sangat fundamental dan perlu reorientasi adalah anggapan bahwa masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan permasalahan teknologi yang berkaitan dengan ekonomi. Padahal, sesungguhnya penguatan Sisnas Iptek adalah permasalahan ekonomi yang butuh dukungan teknologi untuk memecahkannya. Kemajuan ekonomi sangat tergantung pada kinerja Sisnas Iptek," demikian bunyi penjelasan umum UU itu.

Oleh sebab itu, anggaran penelitian bersumber dari:
1. APBN.
2. APBD.
3. Dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi.
4. Badan Usaha.
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Dana abadi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanda negara, dapat berasal dari alokasi anggaran pendidikan, atau pun alokasi nonanggaran pendidikan," demikian bunyi pasal 62 ayat 3.

Bagi orang asing yang melakukan penelitian tanpa izin, dipidana denda maksimal Rp 4 miliar. Selain itu, juga bisa ditambah larangan penelitian di Indonesia dalam waktu lima tahun. Bagi peneliti yang mengambil contoh spesimen Indonesia tanpa izin dan dibawa ke luar negeri, dapat dipidana penjara 2 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.

UU juga ancaman penelitian yang menyebabkan kerusakan benda, luka hingga mati.
"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 7 miliar," demikian bunyi pasal 95 ayat 4.




Sumber: Detik.Com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Rektor Lakukan Kunjungan Industri ke OSO GROUP Rektor Lakukan Kunjungan Industri ke OSO GROUP

29 Februari 2020, 02:40:49

Rektor Universitas Narotama Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM bersama Dr. M. Ikhsan Setiawan, ST, MT (Wakil Rektor I), Agus Sukoco, ST, MM (Kaprodi Manajemen) dan Ronny Durrotun Nasihien, ST, MT (Kaprodi Teknik Sipil) melakukan kunjungan industri ke OSO GROUP, Jumat (28/2/2020). Rombongan dari Universitas Narotama tersebut disambut oleh Direktur Operasional OSO GROUP, Ardian E.D. Serang, SE, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Perumnas Sebut BI Checking Jadi Kendala Utama Pengajuan KPR
29 Februari 2020, 09:00:00

Perumnas Sebut BI Checking Jadi Kendala Utama Pengajuan KPR Jakarta -- Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengungkap beberapa tantangan dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tantangan terberat yakni pada proses pengecekan berdasarkan laporan riwayat kredit seseorang yang .....

Kondisi Otak Pencandu Smartphone
29 Februari 2020, 09:00:00

Kondisi Otak Pencandu Smartphone

Kondisi fisik otak pada orang yang kecanduan bermain smartphone ternyata serupa dengan kondisi otak mereka yang mengonsumsi obat-obatan terlarang ( narkoba). Hal tersebut ditemukan dalam sebuah riset berjudul "Addictive .....