Libur Natal dan Tahun Baru diperpanjang s/d 9 Januari 2021
      Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal 2020 - 2021 : 11 - 16 Januari 2021
      KHS Online Semester Gasal 2020 - 2021 : Mulai Tanggal 25 Januari 2021
      Her Registrasi Semester Genap 2020 - 2021 Mulai Tanggal 25 Januari 2021
      Perwalian dan Pengisian KRS Online Mulai Tanggal 25 Januari 2021
      Awal Semester Genap 2020 - 2021 : Tanggal 8 Februari 2021
go green
Kampus
Informasi
Publik
Komunitas
Recent Issues

OJK Rilis Aturan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah

OJK Rilis Aturan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah

14 Januari 2021, 09:00:00

Jakarta -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa meminta pengembalian keuntungan tidak sah dari pihak-pihak yang melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Hal ini tertuang di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Aturan tersebut diteken oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 29 Desember 2020.

Dalam beleid itu dijelaskan, penetapan pengembalian keuntungan yang tidak sah akan disampaikan OJK ke publik melalui situs resmi maupun media massa. Penyampaian diberikan berupa perintah tertulis yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang diwajibkan mengembalikan keuntungan tidak sah itu.

"Penetapan pengembalian keuntungan tidak sah dikenakan bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif," ungkap Pasal 3 POJK tersebut, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (7/1).

Dalam publikasinya, OJK akan memaparkan peraturan perundangan di bidang pasar modal yang dilanggar oleh pihak tertentu sebagai dasar pengembalian keuntungan tidak sah. Demikian halnya dengan waktu, ringkasan, dan jumlah pengembalian keuntungan tidak sah.

Pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah dapat menggunakan aset tetap pihak yang bersangkutan. Misalnya tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, serta dokumen kepemilikan yang sah dan surat kuasa subtitusi kepada OJK untuk pelepasan aset.

Namun, OJK juga bisa menolak aset tetap yang ditawarkan bila dianggap tidak sesuai.

Bila ada pemindahan aset sebelum proses selesai, maka OJK bisa meminta lembaga penyimpan aset hingga lembaga keuangan untuk memblokir pemindahan dan rekening pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian, aset tersebut hanya bisa digunakan untuk pengembalian keuntungan tidak sah kepada OJK.

Selanjutnya, pihak yang sudah diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah itu harus menunjuk penyedia rekening dana untuk mengembalikan dana ke OJK paling lambat 30 hari sejak ditetapkan.

"Pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah dilakukan melalui rekening dana yang disediakan oleh penyedia rekening dana," jelas Pasal 5 ayat 3.

Bila pihak yang berkewajiban membayar pengembalian keuntungan tidak sah tidak membayar sesuai jangka waktu, maka OJK akan memberikan surat teguran pertama dan kedua secara berkala dengan jeda 30 hari dari masing-masing penerbitan surat.

Apabila pembayaran tidak juga dilakukan usai penerbitan surat teguran kedua, maka OJK bisa menindaklanjuti masalah ini ke tahap penyidikan, gugatan perdata, hingga pengajuan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Lebih lanjut, dana yang diterima OJK tidak bisa digunakan menjadi modal untuk pelaksanaan kegiatan operasional regulator. Namun, dana dapat dikumpulkan menjadi Dana Kompensasi Kerugian Investor.

Dana ini bisa digunakan untuk rencana biaya operasional dari pelaksanaan program Dana Kompensasi Kerugian Investor yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal. Kepastian pembentukan program akan disampaikan lebih lanjut oleh OJK di situs resmi dan media massa.

Kendati begitu, seluruh aturan baru dari OJK ini baru berlaku pada 1 Juli 2021 atau enam bulan sejak diundangkan pada 30 Desember 2020.

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak tanggal diundangkan," pungkasnya.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
ADRI Bekerjasama IABIE Adakan Webinar Nasional WeID#27 ADRI Bekerjasama IABIE Adakan Webinar Nasional WeID#27

27 Februari 2021, 11:06:46

Perkumpulan Ahli & Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) mengadakan “Webinar Nasional Weekend Indonesia Dialog (WeID#27)” pada Jumat, 26 Februari 2021 pukul 20.00 WIB. Webinar dengan tema "Indonesia Sedang Dikepung Bencana" ini menghadirkan keynote speaker Dr. Achmad Fathoni Rodli, M.Pd (President ADRI / Rektor UMAHA Sidoarjo). Lebih dari 126 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan menggunakan aplikasi ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Opsi Kunjungan Menlu RI ke Myanmar Tetap Terbuka
27 Februari 2021, 09:00:00

Opsi Kunjungan Menlu RI ke Myanmar Tetap Terbuka Jakarta -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan tetap membuka opsi melakukan kunjungan ke Myanmar untuk mencari solusi penyelesaian krisis pasca kudeta. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, .....

Vaksin Tahanan KPK, ICJR Singgung Diskriminasi Petugas Lapas
27 Februari 2021, 09:00:00

Vaksin Tahanan KPK, ICJR Singgung Diskriminasi Petugas Lapas Jakarta -- Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengkritik pemberian vaksin covid-19 kepada 39 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Erasmus menilai, .....

Batas Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Tahun 2021
27 Februari 2021, 09:00:00

Batas Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Tahun 2021 Jakarta -- Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kini, pemerintah melalui laman resmi