go green
Recent Issues

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

20 September 2019, 09:00:00

Manajer Kampanye Kebijakan untuk Facebook Indonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data.
"Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati saat ini pemerintah terus memikirkan tentang regulasi tersebut dan kita hormati prosesnya yang sedang berlangsung," kata Ryno kepada awak media di Facebook Cafe kawasan Melawai Terpadu, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Lebih lanjut kata pria yang kerap disapa Ryno, selagi pemerintah mematangkan aturan itu, Facebook bakal terus melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya privasi di media sosial.
Untuk mendorong hal tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan Facebook yakni memberikan literasi soal privasi lewat Facebook Cafe.

Raksasa media sosial ini menyebut telah melakukan pelatihan khusus di 14 kota di Indonesia kepada pelaku usaha kecil menengah (UMKM) hingga komunitas.
"Kita sudah ke 14 kota di Indonesia untuk memberi pelatihan buat pelaku UMKM, admin pemerintah dan komunitas. Topiknya juga sama mencakup privasi dan keamanan dan bagaimana menggunakan platform Facebook, WhatsApp, Instagram secara lebih bertanggung jawab," jelas Ryno.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut bakal segera menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke DPR. Menkominfo Rudiantara mengatakan masih melakukan koordinasi dengan kemeterian terkait untuk mencapai kesepakatan isi draft PDP sebelum diserahkan ke DPR.
Draft RUU PDP menegaskan isi terkait  data sensitif, yakni data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

RUU PDP sendiri telah diwacanakan sejak dua tahun silam, namun hingga kini belum juga dibahas dan disahkan oleh anggota dewan.





Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
BAN PT Asesmen Lapangan Secara Daring Prodi Teknik Informatika Universitas Narotama BAN PT Asesmen Lapangan Secara Daring Prodi Teknik Informatika Universitas Narotama

17 Oktober 2020, 09:30:32

Sehubungan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melakukan asesmen lapangan secara online (daring) terhadap Program Studi (Prodi) Teknik Informatika – Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR) melalui Zoom Meeting pada 16-17 Oktober 2020. Tim Asesor BAN PT terdiri atas Dr. Yani Nurhadryani, MT (Institut Pertanian Bogor) dan Dr. Maman ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Pemerintah Akan Perbanyak Lembaga Urus Izin Sertifikasi Halal
20 Oktober 2020, 09:00:00

Pemerintah Akan Perbanyak Lembaga Urus Izin Sertifikasi Halal Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memperluas izin proses sertifikasi produk halal ke berbagai lembaga yang ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mulai dari universitas, .....