go green
Recent Issues

Akademisi Kehutanan Desak Pengesahan RUU Pertanahan Ditunda

Akademisi Kehutanan Desak Pengesahan RUU Pertanahan Ditunda

13 Juli 2019, 09:00:51

Akademisi kehutanan yang tergabung dalam Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) mendesak agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda dan pembahasannya dilanjutkan di periode 2019-2024.
"FOReTIKA mengusulkan penundaan pengesahan RUU Pertanahan tersebut dan melanjutkan pembahasannya hingga periode DPR RI berikutnya (2019-2024)," kata Ketua FOReTIKA, Rinekso Soekmadi di halaman Balairung UGM, Jumat (12/7/2019).

Rinekso mengatakan, RUU Pertanahan yang sedang dibahas di parlemen belum secara eksplisit mempertimbangkan masalah ekologi dan konservasi hutan. Padahal masalah tersebut penting dibahas agar produk UU yang baru tidak mengancam hutan.
"Ini menjadi kekhawatiran kami tentu saja. Kami dari Fakultas Kehutanan itu sangat mengkhawatirkan untuk keberlanjutan pengelolaan hutan ke depan kalau ini (RUU Pertanahan) terus digulirkan (disahkan) dari sekarang, itu kira-kira," tuturnya.

Jika RUU Pertanahan disahkan dalam waktu dekat, maka Rinekso khawatir akan terjadi alih fungsi kawasan hutan secara besar-besaran. Sebab, lembaga baru yang berwenang mengatur kawasan hutan belum tentu konsen dalam hal keberlanjutan alam.
"Kalau nanti kewenangan terhadap lahan itu diserahkan kepada pihak lain yang `tidak terlalu besar konsennya terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan`. Nah ini jangan-jangan nanti semakin mudah untuk mengkorvensi hutan menjadi bukan hutan," tuturnya.

Rinekso juga khawatir RUU Pertanahan tersebut justru akan dimanfaatkan elite untuk melakukan pemutihan kasus alih fungsi hutan yang masih bermasalah. Apabila hal itu terjadi, Rinekso khawatir akan banyak hutan yang beralih fungsi.
"Hari ini banyak kawasan hutan yang terlanjur digunakan untuk lainnya, seperti (perkebunan) sawit misalnya, itu prosesnya masih berlanjut. Nah dikhawatirkan (akan ada pemutihan), dan itu luasannya luar biasa, juta hektare hitungannya," ungkapnya.
"Kalau ini dipaksakan untuk dilegalkan. Nah ini khawatir yang tadinya (kasus alih fungsi hutan) masih berproses untuk kasus hukumnya menjadi diputihkan segera. Ini memang menjadi kehawatirkan kami," lanjut akademisi IPB tersebut.

Terkait RUU Pertanahan, lanjut dia, FOReTIKA telah mengadakan pertemuan di Fakultas Kehutanan UGM pada Kamis (11/7) kemarin. Pertemuan tersebut bersepakat untuk mendesak agar pengesahan RUU Pertanahan di DPR RI ditunda.
"Hal terpenting lainnya pembahasan RUU ini nampaknya belum melibatkan akademisi bidang kehutanan, itu yang kami sangat terkaget-kaget, kok tiba-tiba muncul. Sementara kami belum diajak bicara tentang hal semacam itu," pungkas Rinekso.






Sumber: Detik.Com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fakultas Ilmu Komputer UNNAR Selenggarakan Lokakarya Manajemen Jaringan Fakultas Ilmu Komputer UNNAR Selenggarakan Lokakarya Manajemen Jaringan

15 Agustus 2019, 02:42:08

Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Belajar Mikrotik yang menyediakan sarana praktek berupa perangkat Mikrotik menyelenggarakan lokakarya "Network Management" di laboratorium FIK, Rabu (14/8/2019). Kegiatan ini dengan instruktur Benediktus Anindito, S.Kom, M.MT (dosen FIK bidang keahlian jaringan komputer) yang didukung pula oleh Axelbit dan Kelompok Linux Arek Surabaya (KLAS). Lokakarya ini digelar sekaligus sebagai tindak lanjut dari ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Pedemo Kembali, Seluruh Penerbangan dari Hong Kong Dibatalkan
15 Agustus 2019, 09:00:35

Pedemo Kembali, Seluruh Penerbangan dari Hong Kong Dibatalkan

Otoritas BandaraHong Kong membatalkan seluruh penerbangan dari wilayah itu setelah demonstran kembali melumpuhkan bandara pada Selasa (13/8) sore. "Operasional Bandara Internasional Hong Kong sangat terganggu. Semua penerbangan keberangkatan telah dibatalkan," .....

Standar QR Code BI Resmi Berlaku Sabtu Kemarin
18 Agustus 2019, 09:00:56

Standar QR Code BI Resmi Berlaku Sabtu Kemarin Jakarta -- Bank Indonesia (BI) resmi memberlakukan standar pembayaran menggunakan kode unik dari bank sentral nasional bertajuk QR CodeIndonesia Standard (QRIS) mulai Sabtu (17/8) ini. Standar QR ini memungkinkan pembayaran .....

Jerat Mobil Berpolusi, Anies Rilis Aplikasi E-Uji Emisi
15 Agustus 2019, 09:00:35

Jerat Mobil Berpolusi, Anies Rilis Aplikasi E-Uji Emisi

Pemerintah Provinsi DKIJakarta meluncurkan aplikasi e-uji emisi. Aplikasi aplikasi mobile berbasis Android ini menyediakan database hasiluji emisi kendaraan yang bisa dicek secara online oleh pemilik kendaraan dan petugas. Gubernur DKI .....