go green
Recent Issues

MK Tolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta Pemilu

MK Tolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta Pemilu

29 Oktober 2020, 09:00:00

Jakarta -- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang menyoal partai politik lokal Papua menjadi peserta pemilihan umum (pemilu).

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan, Pasal 28 UU Otsus Papua menjelaskan mengenai kekhususan parpol di Papua, berkaitan dengan rekrutmen yang memprioritaskan orang asli Papua dan wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua.

Hal itu berbeda dengan Aceh yang diberi kekhususan membentuk parpol lokal, sementara mekanisme seleksi dan rekrutmen parpol dilakukan mandiri.

"Pengaturan partai politik di Papua sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU 21/2001 bukan dimaksudkan sebagai partai politik lokal, sebab pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal," tutur Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan yang dikutip dari Antara, Senin (26/10).

Selain itu, prioritas masyarakat asli Papua dan pertimbangan ke Majelis Rakyat Papua dalam rekrutmen dinilai sesuai dengan semangat otonomi khusus Papua.

Oleh karena itu, MK memandang orang-orang asli Papua berperan penting dan bertindak sebagai subjek utama.

Menurut Arief, keterlibatan orang asli Papua melalui parpol nasional justru lebih terjamin karena kaderisasi tidak terbatas di tingkat lokal.

Karier politik juga dinilai sampai mampu mencapai tingkat nasional sehingga aspirasi atau kepentingan terkait Papua lebih mudah tersalurkan.

"Meski tidak diberi kekhususan membentuk partai politik lokal, ketentuan untuk prioritas orang asli Papua dan meminta pertimbangan Majelis Rakyat Papua dalam rekrutmen lebih memberikan jaminan pengembangan sumber daya manusia di bidang politik bagi orang asli Papua khususnya, dan penduduk Papua pada umumnya," jelasnya.

Gugatan uji materi ini sebelumnya diajukan Ketua Umum Partai Papua Bersatu, Krisman Dedi Awi Janui Fonataba.

Ia mempersoalkan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Otsus Papua lantaran partai itu tidak dapat mengikuti pemilihan umum anggota legislatif pada tahun 2019.

Pasal itu berbunyi, Penduduk Papua dapat membentuk partai politik.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Narotama Juara 1 English Accounting Presentation Competition (EAPC) 2020 Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Narotama Juara 1 English Accounting Presentation Competition (EAPC) 2020

03 Desember 2020, 13:38:13

Victor Da Costa Monteiro, mahasiswa Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UN) Surabaya berhasil meraih Juara 1 “English Accounting Presentation Competition (EAPC) 2020” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik PUSMANU Pekalongan yang pelaksanaan penjurian berlangsung tanggal 27-28 November 2020. Pengumuman pemenang kompetisi EAPC 2020 pada hari Minggu, 29 November 2020. Juara 1 adalah Victor ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

ITS Surabaya Sabet Juara Umum Kontes Robot Indonesia 2020
01 Desember 2020, 09:00:03

ITS Surabaya Sabet Juara Umum Kontes Robot Indonesia 2020 Jakarta, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil menjadi juara umum tingkat nasional pada Kontes Robot Indonesia (KRI) 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berharap kontes robot ini menjadi wadah bagi .....