go green
Recent Issues

Suap DAK, KPK Usut Peran Romi dengan Wali Kota Tasikmalaya

Suap DAK, KPK Usut Peran Romi dengan Wali Kota Tasikmalaya

24 Juni 2019, 09:00:07

Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tasikmalaya.

KPK tengah menyelisik hubungan antara Romi dengan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang ikut terseret dalam kasus Dana Alokasi Khusus.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait hubungannya dengan tersangka Yaya Purnomo dan BBD, serta mengklarifikasi apakah saksi memiliki peran atau tidak dalam pengurusan anggaran di Tasikmalaya," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Jumat (21/6).

Budi diduga memberi uang total sebesar Rp400 juta terkait dengan pengurusan DAK untuk kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Kasus ini bermula pada awal 2017, Budi Budiman diduga bertemu dengan Yaya Purnomo, eks pejabat Kementerian Keuangan untuk membahas alokasi DAK Kota Tasikmalaya.

Dalam pertemuan itu, Yaya diduga menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan BBD (Budi Budiman) bersedia memberikan fee jika Yaya membantunya mendapatkan alokasi DAK.

Kemudian, pada Mei 2017, Budi Budiman mengajukan usulan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. DAK itu diusulkan untuk jalan, irigasi, dan Rumah Sakit Rujukan.

Budi Budiman pun kembali bertemu dengan Yaya pada Juli 2017 di Kementerian Keuangan. Di pertemuan itu, ia memberi Rp200 juta kepada Yaya.

Dua bulan kemudian, atau pada Oktober 2017, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018, Kota Tasikmalaya diputuskan mendapat alokasi DAK dengan total Rp124,38 miliar.

Setelah DAK itu disetujui, pada 3 April 2018 Budi Budiman kembali memberikan uang Rp200 juta kepada Yaya. Pemberian itu diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya.

Atas perbuatannya Budi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswi Prodi Hukum UNNAR Raih Medali Perunggu `20th Milo International Karate Championship` di Kuala Lumpur, Malaysia Mahasiswi Prodi Hukum UNNAR Raih Medali Perunggu `20th Milo International Karate Championship` di Kuala Lumpur, Malaysia

17 Juli 2019, 03:59:13

Jasmine Michella, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) berhasil meraih medali Perunggu pada `20th Milo International Karate Championship` yang diselenggarakan pada 6-7 Juli 2019 di Titiwangsa Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia. Jasmine merupakan satu dari 15 atlet tim karate NTT ke Malaysia. 20th Milo International Karate Championship tersebut mempertandingkan kelas mulai dari Kata Perorangan, Kata Beregu, dan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Sebanyak 52 Gempa Susulan Terjadi di Halmahera, 1 Orang Tewas
17 Juli 2019, 09:00:11

Sebanyak 52 Gempa Susulan Terjadi di Halmahera, 1 Orang Tewas Jakarta -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi 52 kali aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) di kawasan Halmahera Selatan. Sebanyak 28 gempa di antaranya dirasakan oleh masyarakat. "Berdasarkan .....