go green
Recent Issues

Bidik Rp14 T, Pemerintah Bakal Lelang 6 Sukuk

Bidik Rp14 T, Pemerintah Bakal Lelang 6 Sukuk

12 Januari 2021, 09:00:00

Jakarta -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan resmi menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk dengan seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) pada 12 Januari 2021.

Adapun seri SBSN yang dilelang adalah SPN-S 13072021 (new issuance), PBS027 (reopening), PBS017 (reopening), PBS029 (new issuance), PBS029 (new issuance), dan PBS028 (reopening).

Direktorat Pembiayaan Syariah menyatakan target indikatif dari lelang tersebut sebesar Rp14 triliun, guna memenuhi sebagian target pembiayaan APBN 2021.

Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Dealer Utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Dealer Utama SBSN, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat menyampaikan penawaran lelang SBSN dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik.

Serta, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Lelang dibuka hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Sedangkan settlement akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang termasuk penghitungan nilai settlement diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020.

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Penandatanganan MoU antara Universitas Narotama dengan STKIP Singkawang Penandatanganan MoU antara Universitas Narotama dengan STKIP Singkawang

26 Februari 2021, 17:55:01

Universitas Narotama (UN) Surabaya dan STKIP Singkawang (Kalimantan Barat) melakukan kerja sama yang diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding / MoU) yang dilakukan oleh Rektor Universitas Narotama Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM dan Ketua STKIP Singkawang Dr. Andi Mursidi, M.Si pada hari Senin, 22 Februari 2021 di kampus Universitas Narotama, Surabaya. Penandatanganan MoU ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Menlu Rezim Militer Myanmar Datangi Thailand Bahas Krisis
26 Februari 2021, 09:00:01

Menlu Rezim Militer Myanmar Datangi Thailand Bahas Krisis Jakarta -- Menteri Luar Negeri junta militer Myanmar Wunna Maung Lwin dilaporkan mengunjungi Thailand untuk membahas krisis pasca kudeta, Rabu (24/2). Seperti dikutip dari Reuters, seorang sumber pemerintah Thailand mengatakan kunjungan .....

Nadiem Dana BOS 2021 Bisa Biayai Prokes Belajar Tatap Muka
26 Februari 2021, 09:00:01

Nadiem Dana BOS 2021 Bisa Biayai Prokes Belajar Tatap Muka Jakarta -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menginginkan sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2021 dapat dialokasikan untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah. Kemendikbud pun memberikan fleksibilitas bagi .....