go green
Recent Issues

ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

15 Januari 2020, 09:00:02

Jakarta -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo melakukan prioritas untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal itu disebutkan mendesak demi menyelamatkan lembaga antirasuah itu.

Sebab, ICW menilai UU KPK Baru (UU No 19 tahun 2019) memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam proses penyidikan. Hal tersebut mendorong ICW untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah. ICW menilai bahwa narasi penguatan UU KPK baru yang digaungkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata.

ICW juga mendesak KPK untuk berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan UU KPK baru tidak relevan terhadap kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai PDIP yang menjerat Politikus PDIP, Harun Masiku serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

"UU KPK baru terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia, setidaknya ada dua kejadian penting dan mesti dicermati dalam peristiwa OTT yang melibatkan Komisioner KPU tersebut," Ujar Kurnia dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (12/1).

Pertama, dengan ketentuan Pasal 37 B ayat (1) UU No 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas. Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak manapun.

Kurnia menilai jika saat ini KPK terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ia menyebut proses penemuan bukti harus dilakukan dengan cepat, juga terkait persoalan waktu yang jika bertele-tele dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

Kedua, pihaknya juga menilai jKPK seolah dihalang-halangi dalam proses penangkapan kasus suap tersebut. Selain itu, ICW juga menilai tersangka tampak tidak kooperatif.

Kurnia pun menegaskan pihaknya menekan lagi bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa S2 Teknik Sipil Universitas Narotama Sebagai Penata Teknik Perbaikan Jalan Raya Nasional PPK 4.5 Mahasiswa S2 Teknik Sipil Universitas Narotama Sebagai Penata Teknik Perbaikan Jalan Raya Nasional PPK 4.5

15 Januari 2021, 12:43:55

Andrias Eko Adi Sutrisno, mahasiswa S2 Teknik Sipil – Fakultas Teknik Univesitas Narotama mendapat kepercayaan sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan jalan dari PPK 4.5 Balai Besar pelaksanaan pekerjaan jalan raya nasional Jawa Timur – Bali. Pekerjaan perbaikan jalan raya Pantura yang dimulai bulan Januari-April 2021 atau selama 4 bulan. “Pekerjaan dimulai dari perbaikan struktur tanah, rabat dan rigid. Dimulai dari ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Tip Agar Tak Tertipu Penipuan Lelang
17 Januari 2021, 09:00:00

Tip Agar Tak Tertipu Penipuan Lelang Jakarta -- Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat agar tak tertipu dengan penipuan lelang. Sebab, sejauh ini masih ada beberapa modus penipuan lelang yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Direktur .....

139 Ribu Sekolah Ikut Simulasi Asesmen Nasional
10 Januari 2021, 09:00:02

139 Ribu Sekolah Ikut Simulasi Asesmen Nasional Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim siap melaksanakan Asesmen Nasional (AN). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pihaknya telah melakukan simulasi skala besar. "139 ribu [sekolah] ini .....