go green
Recent Issues

ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

15 Januari 2020, 09:00:02

Jakarta -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo melakukan prioritas untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal itu disebutkan mendesak demi menyelamatkan lembaga antirasuah itu.

Sebab, ICW menilai UU KPK Baru (UU No 19 tahun 2019) memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam proses penyidikan. Hal tersebut mendorong ICW untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah. ICW menilai bahwa narasi penguatan UU KPK baru yang digaungkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata.

ICW juga mendesak KPK untuk berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan UU KPK baru tidak relevan terhadap kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai PDIP yang menjerat Politikus PDIP, Harun Masiku serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

"UU KPK baru terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia, setidaknya ada dua kejadian penting dan mesti dicermati dalam peristiwa OTT yang melibatkan Komisioner KPU tersebut," Ujar Kurnia dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (12/1).

Pertama, dengan ketentuan Pasal 37 B ayat (1) UU No 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas. Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak manapun.

Kurnia menilai jika saat ini KPK terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ia menyebut proses penemuan bukti harus dilakukan dengan cepat, juga terkait persoalan waktu yang jika bertele-tele dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

Kedua, pihaknya juga menilai jKPK seolah dihalang-halangi dalam proses penangkapan kasus suap tersebut. Selain itu, ICW juga menilai tersangka tampak tidak kooperatif.

Kurnia pun menegaskan pihaknya menekan lagi bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama dan Dinas PUPR Pacitan Mengadakan Kerjasama Pelatihan Universitas Narotama dan Dinas PUPR Pacitan Mengadakan Kerjasama Pelatihan

17 Februari 2020, 03:23:11

Universitas Narotama (UN) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Pacitan mengadakan kerjasama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding / MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Rektor Universitas Narotama Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM dan Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Dilema Guru di Kalijaya, Antara Kelas dan Sawah
17 Februari 2020, 09:00:00

Dilema Guru di Kalijaya, Antara Kelas dan Sawah Jakarta -- Tatapannya lemah. Wajahnya tampak lelah. Raut mukanya tak berseri saat ditemui CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu. Dia adalah Wardi, seorang Kepala Sekolah SDN 1 Kalijaya, Ciamis, Jawa Barat. Sudah setahun .....