go green
Recent Issues

OJK Sebut Fintech Perencana dan Agregator Paling Beri Manfaat

OJK Sebut Fintech Perencana dan Agregator Paling Beri Manfaat

21 September 2019, 09:00:00

Jakarta -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi dua dari 15 klaster perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) yang paling memberi manfaat ialah segmen perencana keuangan (financial planner) dan agregator keuangan (financial aggregator).

Sampai saat ini tercatat 48 penyelenggara inovasi keuangan digital yang masuk dalam 15 klaster fintech. Adapun, terdapat sebanyak 127 perusahaan fintech pembiayaan atau peer to peer lending (P2P lending) sampai Agustus 2019.

Ke-15 klaster itu antara lain, financial agregator, credit scoring, claim service handling, digital DIRE, financial planner, financing agent, funding agent, online distress solution, online gold depository, project financing, social network and robo advisor, block-chain based, verification non-CDD, tax and accounting, dan e-KYC.

Seluruhnya masuk dalam regulatory sandbox, yakni mekanisme untuk menguji model bisnis, produk, layanan, hingga teknologi perusahaan fintech baru.

"Prediksi dari 15 klaster yang paling memberi manfaat setidaknya ada financial planner, sehingga bisa merencanakan keuangan dengan baik tanpa biaya. Dampak besar lain adalah agregator (keuangan)," sebut Triyono dalam Konferensi pers Fintech Summit and Expo 2019, Rabu (18/9).

Dia menjelaskan, fintech segmen financial planner menggunakan teknologi artificial intelligent yang dapat memberi nasihat perencanaan kepada pengguna demi mencapai tujuan keuangan, tentu dengan strategi dan perhitungan akurat.

Sementara itu, perusahaan financial agregator bisa meningkatkan pengetahuan sehingga masyarakat dapat memilih produk keuangan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing.

"Masyarakat akan lebih cerdas dan bisa memilih produk yang tepat. Bank atau lembaga keuangan lain juga akan lebih hati-hati memberi pricing (harga/imbal hasil) karena dibandingkan dengan yang lain," paparnya.

Pernyataan tersebut diungkapkan dalam konferensi pers penyelenggaraan Indonesia Fintech Summit and Expo 2019 pada 23 dan 24 September 2019 mendatang. Acara fintech terbesar pertama di Indonesia itu mengambil tema Innovation for Inclusion dan akan berlangsung di Jakarta Convention Centre, Jakarta Selatan.

Pameran diselenggarakan oleh OJK, Bank Indonesia, dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Pelaksanaan juga didukung Asosiasi Fintech pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI).

Sebanyak 100 perusahaan fintech akan hadir dalam pameran tersebut, khususnya segmen yang selama ini belum terjangkau oleh sektor keuangan konvensional.

Ketua Umum Aftech Niki Luhur mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mendorong industri fintech tanah air, dan semakin berperan meningkatkan inklusi keuangan. dia berhadap Fintech Summit and Expo dapat mendorong tercapainya target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019 melalui berbagai solusi fintech.

Direktur Eksekutif Departemen kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pungki Purnomo mengatakan pihaknya akan menggunakan kesempatan untuk mensosialisasikan QR Code Indonesia Standard (QRIS) yang sudah diluncurkan pada Agustus lalu.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pendampingan Pengkaderan Bidang Ilmu MABA 2019 Pendampingan Pengkaderan Bidang Ilmu MABA 2019

22 Oktober 2019, 04:33:21

Karakter kepemimpinan di tingkat mahasiswa sangat penting. Bukan hanya bagi individu (pribadi), namun juga dalam tataran organisasi supaya prestasi yang pernah dicapai semakin meningkat ketika terjadi alih generasi kepemimpinan. Untuk mencapai hal tersebut, Universitas Narotama (UNNAR) mengadakan pendampingan Pengkaderan Bidang Ilmu (PBI) untuk mahasiswa baru (Maba) 2019. Acara pengkaderan dengan tema Out Bound Bela Negara tersebut dilaksanakan selama tiga hari, 18 ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

PP PSTE Telah Disahkan
23 Oktober 2019, 09:00:00

PP PSTE Telah Disahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengesahkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPPSTE).PP PSTE telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun .....