go green
Recent Issues

KPK Diminta Dalami Keterangan Rizal Mallarangeng Soal Hambalang

 KPK Diminta Dalami Keterangan Rizal Mallarangeng Soal Hambalang

02 Januari 2013, 10:45:30

Tegar Arief Fadly - Okezone
Rabu, 02 Januari 2013 10:32 wib
Rizal Mallarangeng (Foto: Heru Haryono/ Okezone)

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelusuri fakta kasus korupsi proyek Sport Centre Hambalang yang diungkapkan oleh Rizal Malarangeng, dimana Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati terlibat di dalamnya.

"Sinyalemen Rizal Malarangeng bahwa ada kekuatan besar yang membuat Menkeu dan Wakil Menkeu sampai tunduk menyetujui proyek ini meskipun banyak kejanggalannya saya kira perlu didalami," kata anggota Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Martin mengaku cukup mengenal sosok Agus yang juga merupakan junior Martin semasa menempuh studi di Universitas Indonesia (UI). Menurut sepengetahuan Martin, Agus adalah sosok yang tegas dan jujur, serta tidak mudah diintervensi.

"Tidak mudah menekannya (Menkeu) untuk menyetujui sesuatu proyek yang tidak jelas perinciannya. Teman-teman di DPR banyak yang tidak menyukai sikapnya yang tegas ini dalam menjaga Kemenkeu dari pengaruh tekanan," sambungnya.

Namun Martin merasa kaget saat melihat rentetan peristiwa korupsi Hambalang yang banyak kejanggalan, justru mendapat persetujuan dengan mudah dari Menkeu. Padahal dari penjelasan Rizal Malarangeng terungkap bahwa proyek yang semula Rp100 miliar ini tiba-tiba bengkak menjadi Rp2,5 triliun dengan kontrak tahun jamak, meskipun belum disetujui DPR. Mark up biaya pembangunanya pun sampai 1.100%.

Selain itu, meskipun status tanahnya masih atas nama Probosutejo namun uang sudah digelontorkan berpuluh miliar untuk pembelian tanah. Studi Amdal belum dibuat tapi izin sudah keluar dan bangunan yang sudah jadipun akhirnya ada yang longsor karena kondisi tanah yang rapuh. Hal inilah menurut Martin yang harus segera diusut baik oleh KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Semua kejanggalan ini seperti mark up biaya pembangunan 1.100% patut segera ditelusuri oleh KPK dan BPK, agar kekuatan besar yang disinyalir oleh Rizal Malarangeng dapat dibongkar. Fakta ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh KPK maupun BPK, kalau memang serius hendak menuntaskan pengusutan kasus Hambalang ini tanpa pandang bulu," paparnya.
(put)

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Prodi Teknik Sipil Gelar Balsa Bridge Competition Tingkat Siswa SMK dan SMA se-Jawa Timur Prodi Teknik Sipil Gelar Balsa Bridge Competition Tingkat Siswa SMK dan SMA se-Jawa Timur

24 Februari 2020, 01:50:17

Program studi Teknik Sipil (Fakultas Teknik) Universitas Narotama Surabaya, Jumat (21/2/2020) gelar Balsa Bridge Competition yang diikuti 40 tim sekolah SMA dan SMK se Jawa Timur. Kompetisi Balsa Bridge ini merupakan satu diantara kegiatan dari serangkaian acara yang digelar tahunan Civil Nation 2020. Liliana Hannes, sie acara Balsa Bridge Competition Universitas Narotama Surabaya menyampaikan bahwa kompetisi Balsa Bridge memang sengaja dipilih ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor
23 Februari 2020, 09:00:29

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor Jakarta, Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha menyatakan Badan Pusat Statistik (BPS) wajib menjaga keamanan data Sensus Penduduk 2020, mengingat ada potensi terjadi kebocoran data seperti di Ekuador, .....