go green
Recent Issues

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

20 September 2019, 09:00:00

Manajer Kampanye Kebijakan untuk Facebook Indonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data.
"Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati saat ini pemerintah terus memikirkan tentang regulasi tersebut dan kita hormati prosesnya yang sedang berlangsung," kata Ryno kepada awak media di Facebook Cafe kawasan Melawai Terpadu, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

Lebih lanjut kata pria yang kerap disapa Ryno, selagi pemerintah mematangkan aturan itu, Facebook bakal terus melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya privasi di media sosial.
Untuk mendorong hal tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan Facebook yakni memberikan literasi soal privasi lewat Facebook Cafe.

Raksasa media sosial ini menyebut telah melakukan pelatihan khusus di 14 kota di Indonesia kepada pelaku usaha kecil menengah (UMKM) hingga komunitas.
"Kita sudah ke 14 kota di Indonesia untuk memberi pelatihan buat pelaku UMKM, admin pemerintah dan komunitas. Topiknya juga sama mencakup privasi dan keamanan dan bagaimana menggunakan platform Facebook, WhatsApp, Instagram secara lebih bertanggung jawab," jelas Ryno.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut bakal segera menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke DPR. Menkominfo Rudiantara mengatakan masih melakukan koordinasi dengan kemeterian terkait untuk mencapai kesepakatan isi draft PDP sebelum diserahkan ke DPR.
Draft RUU PDP menegaskan isi terkait  data sensitif, yakni data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

RUU PDP sendiri telah diwacanakan sejak dua tahun silam, namun hingga kini belum juga dibahas dan disahkan oleh anggota dewan.





Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pengenalan Budaya dan UMKM Bagi Mahasiswa Internasional UNNAR Pengenalan Budaya dan UMKM Bagi Mahasiswa Internasional UNNAR

15 Oktober 2019, 07:53:46

15 mahasiswa kelas internasional dari Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) Surabaya mengikuti awal perkuliahan dengan edukasi lapangan berupa kunjungan industri dan budaya. Kali ini, pulau Madura sebagai tujuan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu baru yang belum tentu ada pada materi pembelajaran di kelasnya. Madura merupakan sakah satu bagian dari pulau besar di Jawa Timur yang ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Mulai Hari Ini, Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal
17 Oktober 2019, 09:00:16

Mulai Hari Ini, Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal Jakarta -- Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan seluruh produk di Indonesia memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019. Hal itu .....

Server BMKG Diretas
17 Oktober 2019, 09:00:16

Server BMKG Diretas

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan dan Geofisika (BMKG) menyebut server yang menangani data kualitas udara PM10 diretas. Peretasan ini menyebabkan tidak berfungsinya pengiriman otomatis data polutan PM10 di situs dan .....