go green
Recent Issues

Warga Swiss Daftarkan Referendum Tolak Sawit Indonesia

Warga Swiss Daftarkan Referendum Tolak Sawit Indonesia

17 November 2020, 09:00:02

Jakarta -- Gerakan menolak impor minyak sawit dari Indonesia dalam perjanjian dagang dengan Swiss dilaporkan di ambang proses referendum.

Seperti dilansir Swiss Info, Senin (16/11), usulan jajak pendapat menolak impor minyak sawit dari Indonesia diajukan oleh serikat tani Swiss, Uniterre, dan seorang petani anggur, Willy Cretegny. Gagasan mereka disebut didukung oleh 50 organisasi.

Uniterre dilaporkan berhasil mendapatkan 59.200 tanda tangan penduduk yang mendukung usulan referendum untuk menolak impor minyak sawit dari Indonesia. Mereka mendaftarkan gagasan jajak pendapat itu kepada Mahkamah Federal di Bern.Dalam sistem demokrasi di Swiss, masyarakat atau individu diperbolehkan menolak aturan atau kesepakatan yang dilakukan oleh negara.

Pemerintah akan menggelar referendum untuk menentukan nasib kesepakatan atau sebuah aturan, asalkan pihak yang mengajukan bisa mengumpulkan minimal 50 ribu dukungan dalam bentuk tanda tangan, dalam jangka waktu seratus hari setelah perjanjian atau rancangan aturan itu diajukan.

Jika dalam proses verifikasi terhadap dukungan disetujui, maka pemerintah wajib menggelar jajak pendapat.

Uniterre dan beberapa pihak lain mempermasalahkan soal perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas (FTA) tentang minyak sawit antara Indonesia dengan sejumlah negara Eropa, yaitu Swiss, Norwegia, Islandia dan Lichtenstein. Kesepakatan itu diteken pada 19 Desember 2019 lalu.

Di dalam perjanjian itu disebutkan kedua belah pihak membebaskan sejumlah komoditi dari pajak, dan memangkas tarif impor minyak sawit dari Indonesia sebesar 40 persen.

Menurut Uniterre, pemerintah Indonesia masih belum mau menerapkan standar lingkungan dan sosial untuk mencegah kerusakan hutan tropis. Mereka menentang undang-undang dan peraturan yang diusulkan untuk konsesi pertambangan, proyek infrastruktur, kertas dan kehutanan.

Para pendukung referendum berkeras bahwa ini akan berdampak buruk bagi iklim dan lingkungan, serta bagi petani kecil dan masyarakat adat.

Cretegny sebagai salah satu penggagas referendum meminta penduduk Swiss untuk menghasilkan dan mengkonsumsi minyak sawit dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

"Kita harus menghormati lingkungan kita sebagai satu kesatuan baik dari segi alam, sumber daya, lansekap, hak asasi manusia, kondisi sosial dan ekonomi," kata Cretegny.

Jika disetujui dan lolos verifikasi, maka kemungkinan proses referendum itu baru bisa digelar pada 2021 mendatang.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pertemuan Daring Universitas Narotama dengan UnisZa dan UPSI Malaysia untuk Pengembangan Kerjasama Internasional dan Persiapan JWC Conference Februari 2021 Pertemuan Daring Universitas Narotama dengan UnisZa dan UPSI Malaysia untuk Pengembangan Kerjasama Internasional dan Persiapan JWC Conference Februari 2021

23 Januari 2021, 13:00:05

Universitas Narotama (UN) bersama Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZa) dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia mengadakan pertemuan secara daring yang berlangsung pada hari Kamis, 21 Januari 2021. Pertemuan ini membahas pengembangan kerja sama antara ketiga institusi tentang penelitian bersama dan publikasi internasional. Pertemuan tersebut secara khusus merupakan persiapan acara “5th Management and Business Worldconference: International Conference On Economic, Management, Digital ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Tip Agar Tak Tertipu Penipuan Lelang
17 Januari 2021, 09:00:00

Tip Agar Tak Tertipu Penipuan Lelang Jakarta -- Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat agar tak tertipu dengan penipuan lelang. Sebab, sejauh ini masih ada beberapa modus penipuan lelang yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Direktur .....

139 Ribu Sekolah Ikut Simulasi Asesmen Nasional
10 Januari 2021, 09:00:02

139 Ribu Sekolah Ikut Simulasi Asesmen Nasional Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim siap melaksanakan Asesmen Nasional (AN). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pihaknya telah melakukan simulasi skala besar. "139 ribu [sekolah] ini .....