go green
Recent Issues

DPR Ungkap Isu Pusat Minta Pemda Tanggung Gaji Guru PPPK

DPR Ungkap Isu Pusat Minta Pemda Tanggung Gaji Guru PPPK

25 Maret 2021, 09:00:14

Jakarta, -- Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkap ada isu berseliweran di kalangan pemerintah daerah bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta daerah membiayai gaji guru yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia mengatakan hal ini dilaporkan langsung oleh banyak pemda kepada Komisi X. Agustina menduga hal ini yang kemudian membuat kuota pengajuan formasi guru PPPK oleh pemda jauh dari target 1 juta yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Teman-teman dari kabupaten/kota menunjukkan surat yang diminta oleh menteri PANRB kalau tidak salah, yang (meminta pemda) memberikan pernyataan kabupaten/kota atau provinsi itu bersedia dan mampu menganggarkan usulan guru dan tenaga kependidikan honorer sejumlah yang disampaikan ke pemerintah pusat," tutur Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah kementerian di Komplek DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/3).

Menurut pengakuan pemda, lanjut dia, informasi mengenai kewajiban penyertaan surat pertanggungjawaban anggaran itu diminta langsung oleh pihak dari Kementerian PANRB, bukan melalui pernyataan resmi atau tertulis.

Agustina sendiri mengaku bingung mendapat pengakuan tersebut. Pasalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan sudah menyatakan kepada Komisi X bahwa anggaran gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat.

Akibat isu yang berseliweran ini, Agustina menjelaskan pemda jadi ragu mengajukan formasi guru honorer. Seharusnya pemda bisa mengajukan seluruh guru honorer di wilayahnya, namun yang diajukan akhirnya hanya sesuai kemampuan anggaran daerah.

"Saya enggak tahu mereka dapat (informasi) dari mana. Tapi masif dan semua (pemda yang tidak banyak mengajukan formasi) mengajukan demikian," kata Agustina.

CNNIndonesia.com telah berupaya mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian, namun belum mendapat jawaban.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan sampai hari ini masih ada 19 daerah, di luar Papua dan Papua Barat, yang belum mengusulkan formasi guru PPPK. Kemudian 165 daerah mengusulkan, namun jumlahnya kurang dari 50 persen kuota.

Hingga kini, total formasi yang diterima pemerintah pusat baru mencapai 523 ribu atau setengah dari kuota yang ditetapkan. Padahal, Iwan mengatakan pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran hingga Rp19,4 triliun untuk gaji PPPK.

Menurut Iwan, alokasi anggaran ini juga diatur dalam UU No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan sebelumnya adanya UU tersebut (UU 9/2020) tahun anggaran 2021. Jadi ini landasan bagi pemerintah daerah, dasar regulasi bahwa sudah ada dananya untuk gaji PPPK yang lulus seleksi," ucapnya.

Hal ini pun dibenarkan Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu Adriyanto. Ia menegaskan alokasi gaji PPPK sudah ditambahkan dalam DAU pada APBN 2021.

Sebelumnya, seleksi 1 juta guru PPPK akan mulai digelar Agustus. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pihaknya juga akan mendorong penambahan pengajuan formasi agar guru yang lolos namun belum mendapat formasi bisa mulai diangkat tahun depan setelah formasi baru dibuka.


Sumber :cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Penandatanganan MoU antara Universitas Narotama dan STIE Widya Gama Lumajang Penandatanganan MoU antara Universitas Narotama dan STIE Widya Gama Lumajang

06 Mei 2021, 10:09:10

Universitas Narotama (UN) Surabaya dan STIE Widya Gama Lumajang melakukan kerja sama yang diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding / MoU) oleh Rektor Universitas Narotama Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM dan Ketua STIE Widya Gama Lumajang, Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE, MM pada hari Senen 26 April 2021 . Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Tak Tiru Malaysia, Satgas Sebut RI Tetap Pakai AstraZeneca
03 Mei 2021, 09:00:00

Tak Tiru Malaysia, Satgas Sebut RI Tetap Pakai AstraZeneca Jakarta -- Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Indonesia belum memiliki rencana menyetop penggunaan vaksin Astrazeneca untuk program vaksinasi nasional. Hal itu merespons kebijakan Pemerintah Malaysia yang memutuskan untuk .....

Kominfo Umumkan Hasil Pemenang Penyelenggara TV Digital
07 Mei 2021, 09:00:01

Kominfo Umumkan Hasil Pemenang Penyelenggara TV Digital Jakarta -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan pihaknya telah menetapkan pemenang seleksi penyelenggara multiplexing untuk siaran televisi digital di 22 provinsi seluruh Indonesia. Penetapan dibuat setelah .....

Hujan Kritik untuk Nadiem Terkait Terobosan Pendidikan
06 Mei 2021, 09:00:41

Hujan Kritik untuk Nadiem Terkait Terobosan Pendidikan Jakarta, -- Sejumlah pemerhati pendidikan mengkritik hingga membantah pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang mengaku telah melakukan sejumlah terobosan dalam bidang pendidikan setelah hampir dua .....