go green
Recent Issues

Ketua DPRD soal Formula E: Kasih Tahu Gubernur Bereskan Surat

Ketua DPRD soal Formula E: Kasih Tahu Gubernur Bereskan Surat

20 Februari 2020, 09:00:00

Jakarta -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai surat balasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait penyelenggaraan Formula E 2020 ilegal.

Hal ini diungkapkan Pras saat rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Kebudayaan; Tim Ahli Cagar Budaya (TACB); dan Tim Sidang Pemugaran (TSP), Rabu (19/2).

"Kasih tahu gubernur, bereskan urusan surat menyurat. Ini saya anggap surat yang dikirimkan ke Setneg ini surat ilegal," kata Pras.

Surat balasan Anies kepada Menteri Sekretaris Negara menjadi polemik. Dalam surat itu, Anies mengklaim telah mengantongi izin dari TACB terkait rencana pemugaran Monas untuk penyelenggaraan Formula E.

Keterangan Anies dalam surat itu berbanding terbalik dengan Ketua TACB Mundardjito. Sebelumnya, Mundardjito menegaskan pihaknya tak pernah mengeluarkan rekomendasi dan tidak pernah dilibatkan dalam rapat perihal Formula E.

Kepala Dinas Kebudayaan Iwan H Wardana dalam rapat mengklarifikasi soal polemik tersebut. Menurut dia, TACB memang tak berwenang memberikan rekomendasi pemugaran.

"Rekomendasi pemugaran dilakukan oleh TSP," kata Iwan.

Ia menjelaskan fungsi TACB dan TSP berbeda. TACB bertugas menentukan layak tidaknya satu objek tertentu masuk kategori cagar budaya. Sementara, kewenangan TSP untuk mempertimbangkan revitalisasi atau pelaksanaan satu kegiatan di kawasan cagar budaya.

Tak Etis Digelar di Monas

Mundardjito dalam rapat kembali menegaskan ia tak pernah memberikan rekomendasi penyelenggaraan Formula E di Monas. Dia bahkan menilai penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas tidak etis.

Menurutnya, pelaksanaan satu kegiatan di cagar budaya perlu mempertimbangkan banyak aspek, salah satunya aspek etika dan kepantasan.

"Pantas enggak di Mesir gelar dangdut? Kan, tidak pantas. Kepantasan itu ada di etika, pantas enggak di Monas itu ada balapan? Itu kita sampaikan," ujar Mundardjito.

Ia menambahkan, unsur kepantasan itu menjadi pembahasan penting karena menyangkut kelestarian cagar budaya. Apalagi, untuk melakukan kegiatan ataupun merevitalisasi cagar budaya ada larangan mengubah orisinalitas bentuk bangunan cagar budaya.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Gladi Kotor Wisuda Sarjana ke 49-50 dan Magister ke 37-38 Universitas Narotama Gladi Kotor Wisuda Sarjana ke 49-50 dan Magister ke 37-38 Universitas Narotama

21 Oktober 2020, 10:36:25

Dalam rangka pelaksanaan Wisuda Sarjana ke 49 – 50 dan Magister ke 37 – 38 Universitas Narotama (UNNAR) Surabaya yang akan diselenggarakan secara daring (online) pada hari Sabtu, 24 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB – Selesai, tempat H.R. Djoko Soemadijo Hall di Jl. Arief Rachman Hakim No.51 Sukolilo, Surabaya. Telah dilakukan kegiatan Gladi Kotor pada Selasa (20/10/2020) pukul 13.00 WIB-selesai, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Mantan Menteri Pertahanan Meksiko Ditangkap di AS
21 Oktober 2020, 09:00:03

Mantan Menteri Pertahanan Meksiko Ditangkap di AS Jakarta -- Mantan Menteri Pertahanan Meksiko Salvador Cienfuegos ditangkap di Amerika Serikat. Dia ditangkap atas tuduhan yang dirahasiakan, Kamis (15/10). Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan Cienfuegos ditangkap di di .....

Rincian Syarat Daftar BLT UMKM Tahap II
23 Oktober 2020, 09:00:01

Rincian Syarat Daftar BLT UMKM Tahap II Jakarta -- Pendaftaran program bantuan langsung tunai (BLT) program bantuan presiden tahap II telah dibuka pada 13 Oktober lalu. Pemerintah menyediakan 3 juta kuota untuk pelaku UMKM yang terdampak covid-19. Pelaku .....