go green
Recent Issues

Bank di Dunia Dipaksa Setop Biayai Proyek Perusak Lingkungan

Bank di Dunia Dipaksa Setop Biayai Proyek Perusak Lingkungan

27 November 2020, 09:00:00

Jakarta -- Bank-bank di beberapa negara di dunia dipaksa untuk menyetop penyaluran kredit kepada perusahaan atau proyek-proyek yang memiliki risiko terhadap lingkungan. Bank sentral Eropa (ECB), salah satunya, yang mendesak perbankan menilai lebih dalam soal risiko iklim pada 2022.

Dalam keterangan resmi, dikutip CNN Business, Senin (23/11), badan pengawas bank sentral Eropa (ECB) berharap perbankan untuk mengungkapkan bagaimana banjir dan badai dapat mempengaruhi nilai portofolio real estat dan rantai pasok bagi pelanggan mereka.

Di samping itu, bank juga didesak dapat memperhitungkan potensi kerugian jika bisnis menyesuaikan operasi mereka agar tidak terlalu intensif karbon.

"Memastikan bahwa neraca bank juga mencerminkan risiko terkait iklim dan lingkungan merupakan prasyarat tidak hanya untuk ketahanan sektor perbankan, tetapi juga untuk penetapan harga yang akurat dari risiko ini," kata badan pengawas ECB Rabu lalu.

ECB menambahkan hal tersebut akan memulai diskusi dengan pemberi pinjaman tentang pendekatan baru awal tahun depan. Inijuga menandakan bahwa regulator keuangan tidak akan menyerahkan pengawasan iklim hanya kepada pemerintah.

Perusahaan minyak BP (BP) dan Shell (RDSB), misalnya, memberikan contoh peringatan tentang apa yang dapat terjadi pada nilai aset sebagai akibat dari pergeseran terkait iklim dalam perekonomian.

Kedua perusahaan telah mengeluarkan miliaran dolar AS dari pembukuan mereka tahun ini karena pandemi telah menyebabkan anjloknya minyak, sehingga keduanya mempercepat perpindahan ke energi yang lebih bersih.

Dengan pemikiran tersebut, hanya masalah waktu sebelum bank investasi terkemuka Amerika, yang merupakan penyandang dana terbesar untuk bahan bakar fosil, dipaksa untuk menangani dampak gelontoran modal mereka terhadap perubahan iklim.

Bahkan, Federal Reserve AS telah memberi tahu para kreditur terkait hal tersebut. Pertama, secara langsung membahas implikasi perubahan iklim terhadap bank dalam laporan stabilitas keuangan bulan ini.

Mereka mengatakan bahwa pengungkapan risiko iklim yang lebih baik dapat menghindari ancaman perubahan mendadak pada harga aset yang menyebabkan guncangan sistem keuangan.

"Karena itu, pengawas Federal Reserve mengharapkan bank untuk memiliki sistem dapat mengidentifikasi, mengukur, mengontrol, dan memantau semua risiko material mereka, yang bagi banyak bank cenderung meluas ke risiko iklim," kata Fed.

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citi (C) dan Bank of America (BAC) menduduki puncak daftar bank global yang mendanai perusahaan bahan bakar fosil.

Menurut laporan Rainforest Action Network, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang lingkungan, empat bank tersebut telah menggelontorkan lebih dari US$800miliar ke perusahaan-perusahaan di sektor batu bara, minyak dan gas sejak 2016.

Beberapa bank besar baru-baru ini berjanji untuk menyelaraskan pembiayaan dengan Paris Agreement, namun belum punya rencana yang jelas dan besarnya eksposur mereka terhadap proyek energi fosil memberi sinyal bahwa rencana itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Selain merusak planet, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian besar di bank dan mengancam stabilitas sistem keuangan.

Menurut lembaga nonprofit berkelanjutan Ceres, lebih dari setengah pinjaman sindikasi dari bank-bank besar AS berada di sektor ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Ini melampaui pinjaman kepada perusahaan bahan bakar fosil dan mencakup sektor-sektor, seperti konstruksi, manufaktur, dan pertanian.

Kini, investor mempertimbangkan agar bukan hanya mereka yang menghadapi perhitungan iklim. Pekan lalu, misalnya, sekelompok investor global yang mengelola lebih dari US$9triliun aset menulis surat kepada 36 perusahaan terbesar di Eropa, termasuk BP, Volkswagen (VLKAF) dan Lufthansa (DLAKY).

Dalam surat tersebut, para investor meminta 36 perusahaan tersebut mengatasi biaya perubahan iklim yang hilang di akun mereka.

36 perusahaan dipilih berdasarkan eksposur mereka terhadap risiko dekarbonisasi dan didesak untuk menyiapkan laporan pendapatan yang selaras dengan Paris Agreement serta mencerminkan apa arti perubahan iklim bagi bisnis mereka.

"Ini tidak akan konsisten untuk menekankan risiko iklim dalam laporan strategis tetapi tidak mempertimbangkan risiko yang sama dalam perhitungan," tulis surat itu.

Para investor juga menegaskan jika perusahaan mengabaikan risiko iklim, akan terlalu banyak proyek yang membahayakan modal pemegang saham. "Lebih buruk lagi, ini menempatkan semua masa depan kita dalam risiko," tegas surat tersebut.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa S2 Teknik Sipil Universitas Narotama Sebagai Penata Teknik Perbaikan Jalan Raya Nasional PPK 4.5 Mahasiswa S2 Teknik Sipil Universitas Narotama Sebagai Penata Teknik Perbaikan Jalan Raya Nasional PPK 4.5

15 Januari 2021, 12:43:55

Andrias Eko Adi Sutrisno, mahasiswa S2 Teknik Sipil – Fakultas Teknik Univesitas Narotama mendapat kepercayaan sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan jalan dari PPK 4.5 Balai Besar pelaksanaan pekerjaan jalan raya nasional Jawa Timur – Bali. Pekerjaan perbaikan jalan raya Pantura yang dimulai bulan Januari-April 2021 atau selama 4 bulan. “Pekerjaan dimulai dari perbaikan struktur tanah, rabat dan rigid. Dimulai dari ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Tip Agar Tak Tertipu Penipuan Lelang
17 Januari 2021, 09:00:00

Tip Agar Tak Tertipu Penipuan Lelang Jakarta -- Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat agar tak tertipu dengan penipuan lelang. Sebab, sejauh ini masih ada beberapa modus penipuan lelang yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Direktur .....

139 Ribu Sekolah Ikut Simulasi Asesmen Nasional
10 Januari 2021, 09:00:02

139 Ribu Sekolah Ikut Simulasi Asesmen Nasional Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim siap melaksanakan Asesmen Nasional (AN). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pihaknya telah melakukan simulasi skala besar. "139 ribu [sekolah] ini .....