go green
Universitas Narotama Peduli
LPPM Universitas Narotama Bekerjasama dengan Kemahasiswaan Universitas Narotama menyelenggarakan DONASI untuk merespon semakin merebaknya penyebaran Virus Covid-19

Ka.LPPM Direktur Kemahasiswaan
Dokumentasi :

Recent Issues

Nadiem Buat Lima Payung Hukum untuk Kebijakan Kampus Merdeka

Nadiem Buat Lima Payung Hukum untuk Kebijakan Kampus Merdeka

12 Februari 2020, 09:00:13

Jakarta -- Lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) menjadi payung hukum kebijakan Kampus Merdeka yang ditelurkan Mendikbud Nadiem Makarim.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini telah memiliki lima payung hukum, sehingga kampus bisa menerapkan kebijakan tersebut," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam, Senin (10/2), seperti dilansir Antara.

Lima Permendikbud tersebut yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Lalu, Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dan Permendikbud Nomor 7 tentang Pendirian, Perubahan , Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Nizam menambahkan kebijakan Kampus Merdeka itu tidak bersifat paksaan pada kampus. Hal itu dikarenakan karakteristik kampus di Tanah Air berbeda-beda.

"Kami juga akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, untuk kemudian setiap kampus dapat mempelajarinya dan menyesuaikannya dengan dengan kondisi kampus masing-masing," terang dia.

Nizam menyebutkan kata kunci dalam pelaksanaan Kampus Merdeka tersebut yakni inovasi dan kreativitas.

Selain itu juga diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari civitas akademika, kementerian lain hingga dunia industri.

Dalam waktu dekat, akan terjalin kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun mengajar di daerah terpencil akan dihitung ke dalam SKS perkuliahan.

Mahasiswa akan diminta untuk berpartisipasi dalam membangun desa dan mengawal implementasi Dana Desa.Kerja sama dengan dunia industri juga akan semakin ditingkatkan agar keselarasan antara perguruan tinggi dengan dunia industri akan semakin baik.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fasilkom Universitas Narotama Luncurkan BELINDA & JUMINTEN, Solusi Pembelajaran Daring Interaktif Fasilkom Universitas Narotama Luncurkan BELINDA & JUMINTEN, Solusi Pembelajaran Daring Interaktif

07 April 2020, 10:45:59

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola pendidikan konvensional yang mendadak harus dilakukan berbasis dalam jaringan (daring = online). Beberapa sekolah mengalami kesulitan mengadopsi cara belajar daring dan melakukan pemantauan yang terekam secara rapi. Banyak siswa mengeluh dan menganggap belajar daring hanyalah tugas daring saja. Menyikapi kondisi tersebut, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Narotama tergerak memberikan solusi dengan BELINDA & JUMINTEN sebagai ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Jokowi Minta Warga Tak Pakai Masker Medis
07 April 2020, 09:00:00

Jokowi Minta Warga Tak Pakai Masker Medis Jakarta -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengatakan Presiden Joko Widodo meminta semua warga menggunakan masker untuk mencegah virus corona (Covid-19). Meski begitu, kata Doni, Jokowi meminta .....

Bos Ojol Respons Aturan PSBB Larang Angkut Orang Kala Corona
07 April 2020, 09:00:00

Bos Ojol Respons Aturan PSBB Larang Angkut Orang Kala Corona Jakarta, Representatif perusahaan ride-hailing asal Singapura, Grab di Indonesia mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian lebih mendalam soal pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang melarang ojek online (ojol) untuk mengangkut .....

Jokowi Kuak 3 Masalah Pendidikan yang Harus Dibereskan
07 April 2020, 09:00:00

Jokowi Kuak 3 Masalah Pendidikan yang Harus Dibereskan JakartaJakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan terdapat tiga permasalahan pendidikan yang harus segera diatasi di Indonesia. Ia menyatakan persoalan itu merujuk pada hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) .....