go green
Recent Issues

Polisi Bekuk Pembobol Bank BUMN Senilai Rp 1,3 Miliar

Polisi Bekuk Pembobol Bank BUMN Senilai Rp 1,3 Miliar

12 September 2019, 09:00:02

Jakarta -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap dua orang pembobol bank BUMN di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua tersangka berinisial YA dan RF itu diketahui tergabung dalam satu sindikat peretas.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri mengatakan kepolisian baru berhasil mengungkap satu sindikat yang merugikan bank BUMN sebesar Rp1,3 miliar.

"Total kerugian dari bank BUMN yang ada di Palembang sendiri cukup besar, yaitu kurang lebih sekitar Rp16 Miliar dari total kerugian tersebut. Yang baru berhasil diungkap baru 1 sindikat dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp1,3 miliar," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Polisi masih mengejar para pembobol dari sindikat lain. Dedi berkata sedikitnya ada dua orang lain dari sindikat tersebut masih berstatus buron.

Kepala Unit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Polri Komisaris Ronald Sipayung menjelaskan modus pembobolan bank BUMN yang dilakukan oleh YA dan RF.

Kata dia, keduanya melakukan transaksi melalui aplikasi e-commerce Kudo. Selanjutnya pembayaran dengan menggunakan bank BUMN tersebut.

Transaksi-transaksi itu disebut Ronald selalu berhasil. Namun saldo YA dan RF tidak pernah berkurang. Akibatnya bank tersebut tetap harus membayar tagihan kepada Kudo.

"Mereka melakukan top up pulsa dan pembayaran-pembayaran lain, namun saldo di rekening tidak berkurang," kata Ronald dalam kesempatan yang sama.

Menurut Ronald, YA dan RF memiliki kemampuan membobol sistem perbankan karena mempelajarinya secara otodidak. Ia juga menyebut keduanya telah membeli sejumlah hal seperti properti, mobil, laptop hingga ponsel dari hasil pembobolan itu.

YA dan RF disebut melanggar pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 378 KUHP dan/atau pasal 372 KUHP dan/atau pasal 362 KUHP.

Keduanya terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
BAN PT Asesmen Lapangan Secara Daring Prodi Teknik Informatika Universitas Narotama BAN PT Asesmen Lapangan Secara Daring Prodi Teknik Informatika Universitas Narotama

17 Oktober 2020, 09:30:32

Sehubungan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melakukan asesmen lapangan secara online (daring) terhadap Program Studi (Prodi) Teknik Informatika – Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR) melalui Zoom Meeting pada 16-17 Oktober 2020. Tim Asesor BAN PT terdiri atas Dr. Yani Nurhadryani, MT (Institut Pertanian Bogor) dan Dr. Maman ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Pemerintah Akan Perbanyak Lembaga Urus Izin Sertifikasi Halal
20 Oktober 2020, 09:00:00

Pemerintah Akan Perbanyak Lembaga Urus Izin Sertifikasi Halal Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memperluas izin proses sertifikasi produk halal ke berbagai lembaga yang ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mulai dari universitas, .....