go green
Recent Issues

Pakistan Dekati RI untuk Tekan India Terkait Kashmir di PBB

Pakistan Dekati RI untuk Tekan India Terkait Kashmir di PBB

13 Agustus 2019, 09:00:41

PemerintahPakistan melobi Indonesia, China, dan Polandia untuk mengecam India soal keputusannya mencabut status daerah istimewa Kashmir. Pakistan ingin ketiga negara itu menekanIndia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, mengatakan dia berencana mendekati Indonesia dan Polandia yang kini menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk mendukung Islamabad membawa isu Kashmir ke dewan tersebut.
Selain Indonesia dan Polandia, Qureshi menuturkan Pakistan juga membutuhkan bantuan China sebagai anggota tetap DK PBB terkait hal ini.
"Saya telah bertukar pikiran dengan China bahwa pemerintah Pakistan akan membawa isu ini ke DK PBB. Kami akan membutuhkan bantuan China di sana," papar Qureshi seperti dikutip Reuters, Selasa (13/8).

Qureshi mengklaim China telah mendukung penuh Pakistan terkait hal ini.
Hubungan Pakistan dan India kembali memanas setelah New Delhi mencabut status istimewa Kashmir. Wilayah itu menjadi sengketa kedua negara selama beberapa dekade terakhir.

Status istimewa yang telah diterapkan selama tujuh dekade itu memberikan kewenangan pemerintah otonomi Kashmir untuk membuat aturan hukum secara mandiri. Namun, Perdana Menteri Narendra Modi memutuskan mencabut status itu setelah bentrok kembali pecah di perbatasan India-Pakistan di Kashmir, hingga menewaskan empat aparat India dan tiga militan pada akhir Juli lalu.
India bahkan menetapkan jam malam dan membatasi pergerakan warga di Kashmir. Akses internet dan telepon juga dibatasi di wilayah itu.
Pakistan mengecam pencabutan status otonomi Kashmir tersebut. Islamabad bahkan mengancam akan mengusir duta besar India di Pakistan dan menarik perwakilan tertingginya di New Delhi terkait hal ini.

Pemerintahan PM Imran Khan bahkan melarang penayangan film Bollywood di bioskop-bioskop dan televisi Pakistan. Pakistan juga menyetop pelayanan kereta api menuju India.
India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.
India dan Pakistan tercatat telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil. Masing-masing juga menyimpan lebih dari seratus hulu ledak nuklir.
India juga memiliki sekitar 500 ribu pasukan yang ditempatkan di wilayah Kashmir.






Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Tangis Haru Warnai Yudisium Pertama PG PAUD Universitas Narotama Tangis Haru Warnai Yudisium Pertama PG PAUD Universitas Narotama

18 September 2019, 06:03:29

Masruroh menangis haru saat mendengarkan ucapan selamat dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Narotama (UNNAR), Andini Dwi Arumsari, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog saat penggelaran Yudisium, Sabtu (14/9/2019). Masruroh adalah peserta yudisium yang juga merupakan lulusan tertua dalam yudisium pertama Program Studi PG PAUD UNNAR. Semangatnya yang begitu besar untuk menyelesaikan studi, ia ungkapkan, adalah berkat Dekan dan jajaran dosen serta ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Bappebti Blokir 142 Situs Perusahaan Berjangka Ilegal
20 September 2019, 09:00:00

Bappebti Blokir 142 Situs Perusahaan Berjangka Ilegal Jakarta -- Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali memblokir 39 domain situs perusahaan berjangka komoditas ilegal. Dengan pemblokiran tersebut, hingga September 2019 ini, Bappebti sudah memblokir 142 .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....