go green
Recent Issues

Polisi Ciduk 33 Orang Demo Jokowi: Diamankan, bukan Ditangkap

Polisi Ciduk 33 Orang Demo Jokowi: Diamankan, bukan Ditangkap

24 Oktober 2020, 09:00:00

Jakarta -- Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana mengatakan pihaknya mengamankan sekitar 33 orang dari aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Ciptaker yang digelar di momentum setahun Joko Widodo-Maruf Amin di Jakarta pada hari ini, Selasa (20/10).

"Sampai saat ini ada sekitar 33 orang yang kami amankan. Ini kami amankan, bukan kami tangkap," kata Nana kepada wartawan di sekitar lokasi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Selasa (20/10).

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci saat ditanya soal barang bukti yang ikut diamankan dari 33 orang yang diamankan oleh polisi tersebut. Menurutnya, pihaknya sedang melakukan proses pengusutan saat ini.

Dia pun menyampaikan bahwa pihaknya sedang memediasi agar pedemo bisa bertemu dengan perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) saat ini.

Nana berharap aksi demonstrasi yang digelar bisa berjalan dengan damai.

"Akan kami sampaikan, selaku aparat tentu kami akan menyampaikan dan tentunya kita pun berharap bahwa aksi ini dapat berjalan dengan damai yang penting. Kam aturannya sudah ada di UU Nomor 9 Tahun 1998 dalam hal penyampaian pendapat di muka umum, bagaimana supaya pesan itu sampai," ucap Nana.

"Kalau untuk mediasi akan kami sampaikan ke pihak KSP," imbuhnya.

Dejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari unsur buruh, mahasiswa dan sebagainya itu kembali turun ke jalan menuntut sesuatu yang sama, yakni meminta Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker yang sudah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.

Patung Kuda Arjuna Wiwaha lagi-lagi dipilih aparat kepolisian bagi pedemo yang hendak menyampaikan aspirasi. Hal ini sempat mendapat protes massa aksi karena jaraknya dengan Istana Negara cukup jauh, yakni sekitar kurang lebih 900 meter.

Meski begitu, unjuk rasa tetap berlanjut dengan kawalan ribuan aparat gabungan TNI-Polri yang dikerahkan untuk menjamin kelancaran kegiatan.

Unjuk rasa pada hari ini bertepatan dengan momen satu tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin. Berdasarkan agenda yang diterima, unjuk rasa rencananya akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut hingga 22 Oktober lusa.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Rapat Penyusunan Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Rapat Penyusunan Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

08 Juni 2021, 13:51:46

Sejak Rabu (2/6/2021), suasana Ruang Rapat Gedung D Universitas Narotama (UN) Surabaya selalu terlihat banyak orang beraktivitas. Mereka secara marathon sedang menyusun Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) untuk semua program studi (prodi) yang ada di lingkungan Universitas Narotama. Kegiatan yang dipimpin oleh Rektor Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM ini melibatkan berbagai unit ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Nestapa Penyidik KPK, Tak Lolos TWK Kini Disidang Etik Dewas
14 Juni 2021, 09:00:00

Nestapa Penyidik KPK, Tak Lolos TWK Kini Disidang Etik Dewas Jakarta -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, M. Praswad Nugraha berhadapan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait laporan dugaan pelanggaran etik. Praswad .....

Kominfo Jelaskan Nasib TV Lokal Saat Pindah ke Siaran Digital
14 Juni 2021, 09:00:00

Kominfo Jelaskan Nasib TV Lokal Saat Pindah ke Siaran Digital Jakarta -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan soal nasib stasiun televisi lokal saat pemerintah sepenuhnya mengalihkan seluruh siaran analog menjadi siaran digital atau Analog Switch Off (ASO). Juru bicara Kominfo .....

Kemendikbud Serahkan Pemda Atur Guru Mengajar di Sekolah
11 Juni 2021, 09:00:04

Kemendikbud Serahkan Pemda Atur Guru Mengajar di Sekolah Jakarta, -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur siapa saja guru yang dapat mengajar pada pembelajaran tatap muka disekolah. Hal ini menyusul permintaan .....