go green
Recent Issues

Lima Provinsi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Lima Provinsi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

13 Juli 2019, 09:00:00

Palembang -- Sebanyak lima provinsi di Indonesia telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun ini. Penetapan status siaga darurat dilakukan di provinsi dengan potensi kekeringan tinggi akibat fenomena cuaca El Nino.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengatakan meskipun tidak akan separah 2015 lalu, dampak dari fenomena El Nino kali ini masih perlu diwaspadai di provinsi-provinsi yang rawan.

Provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat Karhutla adalah Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kata Doni, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, komunitas pecinta alam, dan instansi lainnya mulai melakukan tindakan pencegahan karhutla.

"Berdasarkan data BMKG, mulai Juli sudah masuk musim kemarau. Puncak musim kemarau diprediksi Agustus hingga Oktober. Karena itu kita lebih awal menyiapkan diri untuk pencegahan," ujar Doni saat Apel Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2019 di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (9/7).

Doni mengatakan 99 persen penyebab karhutla adalah ulah manusia, sementara 1 persen lainnya oleh sebab alami. Ulah manusia pun terbagi dua yakni yang disengaja maupun lalai. Namun, kata Doni mengungkapkan, membakar dengan membuka lahan masih mendominasi penyebab karhutla.

"Data yang saya miliki, setiap tahunnya 10 orang per desa melakukan pembakaran lahan. Oleh karena itu kita bentuk tim untuk menyisir lokasi rawan karhutla untuk melakukan pendekatan persuasif, memberikan edukasi seerta pengetahuan ekosistem. Kita terjunkan 1.250 personil untuk bermukim di tengah masyarakat. Mereka akan melakukan program kepentingan ekonomi dengan fungsi ekologis kepada masyarakat," kata mantan Danjen Kopassus tersebut.

Lebih lanjut, Doni mengatakan BNPB akan memaksimalkan upaya pencegahann karena upaya pemadaman tidak akan terlalu berarti apabila kebakaran sudah meluas, apalagi di lokasi lahan gambut yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.

Sementera untuk mengatasi karhutla di Sumsel, BNPB mengirimkan bantuan berupa empat helikopter pelempar bom air.

"Kalau pencegahannya maksimal, maka tidak perlu lagi kesulitan untuk pemadaman. Pada 2015 lalu total titik api 27 ribu. Sedangkan tahun 2019 hanya 2 ribu, artinya terjadi penurunan yang signifikan. Karena itu kita harap tahun ini kondisi kekeringan dan kebakaran hutan dapat diantisipasi," ujar Doni.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi yahya berujar, pemprov Sumsel tengah berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengerahkan pasukan memaksimalkan pencegahan karhutla. Pihaknya pun memastikan tidak akan mengendorkan upaya hukum terhadap pelaku karhutla.

"Kita butuh informasi dari setiap kepala daerah untuk berkoordinasi. Seperti kata BNPB ada kebakaran yang disengaja ada tidak. Tapi kita lakukan pencegahan dulu, kalau tidak bisa kita akan proses secara hukum," ujar Mawardi.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Prodi Teknik Sipil Gelar Balsa Bridge Competition Tingkat Siswa SMK dan SMA se-Jawa Timur Prodi Teknik Sipil Gelar Balsa Bridge Competition Tingkat Siswa SMK dan SMA se-Jawa Timur

24 Februari 2020, 01:50:17

Program studi Teknik Sipil (Fakultas Teknik) Universitas Narotama Surabaya, Jumat (21/2/2020) gelar Balsa Bridge Competition yang diikuti 40 tim sekolah SMA dan SMK se Jawa Timur. Kompetisi Balsa Bridge ini merupakan satu diantara kegiatan dari serangkaian acara yang digelar tahunan Civil Nation 2020. Liliana Hannes, sie acara Balsa Bridge Competition Universitas Narotama Surabaya menyampaikan bahwa kompetisi Balsa Bridge memang sengaja dipilih ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor
23 Februari 2020, 09:00:29

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor Jakarta, Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha menyatakan Badan Pusat Statistik (BPS) wajib menjaga keamanan data Sensus Penduduk 2020, mengingat ada potensi terjadi kebocoran data seperti di Ekuador, .....