go green
Recent Issues

Dinas Pendidikan Sumsel Bisa Setop Izin SMA Taruna Palembang

Dinas Pendidikan Sumsel Bisa Setop Izin SMA Taruna Palembang

23 Juli 2019, 09:00:01

Jakarta -- Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo mengatakan pihaknya bisa menghentikan izin operasional SMA Taruna Palembang jika terbukti ada kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur. Sejauh ini Widodo mengatakan pihaknya sudah membentu tik untuk menangani permasalahan tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas tewasnya siswa baru SMA Taruna Indonesia saat masa orientasi siswa (MOS).

"Mestinya secara reguler pihak sekolah memberi tahu kami jika ada kegiatan. Dan semestinya MOS itu hanya pengenalan jadi tidak boleh ada kontak fisik. Apalagi kegiatan yang dilakukan di luar pagar sekolah harusnya ada laporan ke kami biar bisa kami monitor," ungkap Widodo seperti dilansir Antara.

Senada, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh sekolah tersebut.

"Saya tetap konsisten dengan pernyataan saya sebelumnya. Kalau nanti terbukti ini kesalahan lembaga pasti akan ada sanksi untuk sekolah tersebut," ucap Herman.

WJ (14) siswa baru SMA Taruna Indonesia menghembuskan napas terakhir di RS RK Charitas, Jumat (19/7) sekitar pukul 20.00 WIB. WJ meninggal dunia setelah dinyatakan koma selama enam hari. Selain WJ, DBJ (14) siswa baru SMA Taruna Indonesia sudah lebih dulu dilaporkan tewas setelah menjadi korban penganiayaan.

Sebelumnya Polresta Palembang mengamankan Obby Frisman Arkataku (24), tersangka penganiayaan yang menyebabkan tewasnya DBJ saat masa MOS.

Namun Suwito, pihak keluarga Obby mengaku tidak melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban. Sebaliknya, Obby mengatakan dirinya justru membantu korban DBJ saat kepalanya terbentur.

"Kami apresiasi Polda Sumsel dan Polresta Palembang yang sudah menangani kasus ini dengan cepat. Namun ada kejanggalan dalam penetapan tersangka yang dilakukan penyidik, sehingga kami akan melayangkan praperadilan dan melaporkan kejanggalan tersebut ke Propam Mabes Polri. Kejanggalannya apa, belum bisa kami sampaikan," ujar Suwito kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/7).

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fakultas Ilmu Komputer UNNAR Selenggarakan Lokakarya Manajemen Jaringan Fakultas Ilmu Komputer UNNAR Selenggarakan Lokakarya Manajemen Jaringan

15 Agustus 2019, 02:42:08

Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Belajar Mikrotik yang menyediakan sarana praktek berupa perangkat Mikrotik menyelenggarakan lokakarya "Network Management" di laboratorium FIK, Rabu (14/8/2019). Kegiatan ini dengan instruktur Benediktus Anindito, S.Kom, M.MT (dosen FIK bidang keahlian jaringan komputer) yang didukung pula oleh Axelbit dan Kelompok Linux Arek Surabaya (KLAS). Lokakarya ini digelar sekaligus sebagai tindak lanjut dari ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Pedemo Kembali, Seluruh Penerbangan dari Hong Kong Dibatalkan
15 Agustus 2019, 09:00:35

Pedemo Kembali, Seluruh Penerbangan dari Hong Kong Dibatalkan

Otoritas BandaraHong Kong membatalkan seluruh penerbangan dari wilayah itu setelah demonstran kembali melumpuhkan bandara pada Selasa (13/8) sore. "Operasional Bandara Internasional Hong Kong sangat terganggu. Semua penerbangan keberangkatan telah dibatalkan," .....

Standar QR Code BI Resmi Berlaku Sabtu Kemarin
18 Agustus 2019, 09:00:56

Standar QR Code BI Resmi Berlaku Sabtu Kemarin Jakarta -- Bank Indonesia (BI) resmi memberlakukan standar pembayaran menggunakan kode unik dari bank sentral nasional bertajuk QR CodeIndonesia Standard (QRIS) mulai Sabtu (17/8) ini. Standar QR ini memungkinkan pembayaran .....

Jerat Mobil Berpolusi, Anies Rilis Aplikasi E-Uji Emisi
15 Agustus 2019, 09:00:35

Jerat Mobil Berpolusi, Anies Rilis Aplikasi E-Uji Emisi

Pemerintah Provinsi DKIJakarta meluncurkan aplikasi e-uji emisi. Aplikasi aplikasi mobile berbasis Android ini menyediakan database hasiluji emisi kendaraan yang bisa dicek secara online oleh pemilik kendaraan dan petugas. Gubernur DKI .....