go green
Recent Issues

DPR & Kejagung Rumuskan Sanksi Baru bagi Penggelap Pajak

DPR & Kejagung Rumuskan Sanksi Baru bagi Penggelap Pajak

16 Juli 2012, 08:14:05

Fiddy Anggriawan - Okezone


JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan, kasus penggelapan pajak akan terus terjadi selama sanksi terhadap pelaku tidak mengandung efek jera. Seharusnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merancang sistem yang efektif untuk mencegah oknumnya melakukan penggelapan.

Rentetan penangkapan terhadap pelaku penggelapan pajak, akhir-akhir ini mengindikasikan para pelakunya tidak jera. Padahal, para pelaku sudah melihat sanksi hukum yang dikenakan kepada terpidana penggelapan pajak, seperti Gayus Tambunan.

Namun, sejumlah oknum pegawai Ditjen Pajak yang sudah tertangkap pascakasus Gayus menjadi bukti bahwa mereka tidak jera melihat hukuman yang diterima Gayus. Hal ini menggambarkan, setelah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap kepala Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Anggrah Suryo, sepertinya kasus-kasus baru akan terus bermunculan.

"Kesimpulannya, pengungkapan kasus Gayus hingga kasus Anggrah Suryo bisa saja tidak menyelesaikan masalah dan citra Ditjen Pajak akan terus dirusak oleh para oknumnya sendiri. Karena itu, harus diupayakan cari lain yang lebih efektif untuk memperkecil ruang bagi kejahatan penggelapan pajak," kata Bambang melalui pesan singkatnya, Minggu (15/7/2012).

Sebagai anggota Komisi III DPR, Bambang akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk membahas hukum berat bagi pelaku kejahatan penggelapan pajak.

"Saya berharap Ditjen Pajak merancang sistem kerja dan monitoring efektif mencegah oknum melakukan penggelapan pajak. Mencegah lebih penting daripada menindak. Sebab, pekerjaan utama Ditjen Pajak adalah meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara dari pajak," simpulnya.
(trk)

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pembekalan Kode Etik Notaris Persiapan UKEN 2019 Pembekalan Kode Etik Notaris Persiapan UKEN 2019

19 Oktober 2019, 03:44:40

Kode Etik merupakan tuntunan / pedoman / petunjuk perilaku bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya dan berperilaku. Seorang Notaris harus memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik yang diatur dalam kode etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal tersebut ditegaskan dalam acara “Pembekalan dan Pendalaman Materi Ujian Kode Etik Notaris, UKEN 2019” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Program Studi Magister ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

RI Gandeng Belanda Genjot Ekspor Dekorasi Rumah ke Eropa
19 Oktober 2019, 09:00:00

RI Gandeng Belanda Genjot Ekspor Dekorasi Rumah ke Eropa Jakarta -- Kementerian Perdagangan RI dan Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) Belanda sepakat mendorong pengembangan ekspor produk dekorasi rumah Indonesia ke pasar Eropa. Kedua belah .....

Server BMKG Diretas
17 Oktober 2019, 09:00:16

Server BMKG Diretas

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan dan Geofisika (BMKG) menyebut server yang menangani data kualitas udara PM10 diretas. Peretasan ini menyebabkan tidak berfungsinya pengiriman otomatis data polutan PM10 di situs dan .....