go green
Universitas Narotama Peduli

LPPM Universitas Narotama Bekerjasama dengan Kemahasiswaan Universitas Narotama menyelenggarakan DONASI untuk merespon semakin merebaknya penyebaran Virus Covid-19


Ka.LPPM

Dr. Ir. Sri Wiwoho Mudjanarko ST., MT., IPM.
Direktur Kemahasiswaan

Andi Pontjo Wiyono, SH.,MH

Recent Issues

Nadiem Buat Lima Payung Hukum untuk Kebijakan Kampus Merdeka

Nadiem Buat Lima Payung Hukum untuk Kebijakan Kampus Merdeka

12 Februari 2020, 09:00:13

Jakarta -- Lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) menjadi payung hukum kebijakan Kampus Merdeka yang ditelurkan Mendikbud Nadiem Makarim.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini telah memiliki lima payung hukum, sehingga kampus bisa menerapkan kebijakan tersebut," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam, Senin (10/2), seperti dilansir Antara.

Lima Permendikbud tersebut yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Lalu, Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dan Permendikbud Nomor 7 tentang Pendirian, Perubahan , Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Nizam menambahkan kebijakan Kampus Merdeka itu tidak bersifat paksaan pada kampus. Hal itu dikarenakan karakteristik kampus di Tanah Air berbeda-beda.

"Kami juga akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, untuk kemudian setiap kampus dapat mempelajarinya dan menyesuaikannya dengan dengan kondisi kampus masing-masing," terang dia.

Nizam menyebutkan kata kunci dalam pelaksanaan Kampus Merdeka tersebut yakni inovasi dan kreativitas.

Selain itu juga diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari civitas akademika, kementerian lain hingga dunia industri.

Dalam waktu dekat, akan terjalin kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun mengajar di daerah terpencil akan dihitung ke dalam SKS perkuliahan.

Mahasiswa akan diminta untuk berpartisipasi dalam membangun desa dan mengawal implementasi Dana Desa.Kerja sama dengan dunia industri juga akan semakin ditingkatkan agar keselarasan antara perguruan tinggi dengan dunia industri akan semakin baik.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama Galang Bantuan APD Untuk Petugas Medis Lawan COVID-19 Universitas Narotama Galang Bantuan  APD Untuk Petugas Medis Lawan COVID-19

27 Maret 2020, 12:43:35

Masih kurangnya perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para petugas medis yang berada pada garda terdepan melawan virus COVID-19, sivitas akademika Universitas Narotama bergerak dengan memberikan bantuan paket uang dan APD yang akan didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia. Donasi bantuan uang dapat ditranfer melalui Bank BNI No. Rek. 5420021981 a.n. LPPM Universitas Narotama. Bantuan APD ( kaca mata pelindung, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

3 Produsen Motor di Eropa Berhenti Produksi karena Corona
19 Maret 2020, 09:00:01

3 Produsen Motor di Eropa Berhenti Produksi karena Corona Jakarta, Yamaha, KTM Group, dan Ducati mengumumkan produksi ditangguhkan sementara menyikapi wabah corona (Covid-19) yang terus meluas di benua biru. Yamaha Motor Eropa menyebutkan fasilitas produksi yang terdampak yaitu pabrik mesin .....

Program Satu Keluarga Satu Sarjana
19 Maret 2020, 09:00:01

Program Satu Keluarga Satu Sarjana Jakarta Menteri Agama Fachrul Razi mengaku tengah merancang sebuah gerakan program pendidikan agar anak-anak muda Indonesia bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana. Dia berharap minimal ada satu .....