go green
Recent Issues

Lima Anggota DPRD Bekasi Diperiksa KPK Terkait Suap Meikarta

Lima Anggota DPRD Bekasi Diperiksa KPK Terkait Suap Meikarta

22 Januari 2019, 09:00:01

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait penyidikan kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (18/1/).

Lima anggota DPRD Bekasi itu yakni Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan Anden Saalin Relan.

KPK sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi lainnya. Penyidik KPK meminta keterangan mereka soal Pansus Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) terkait peran mereka dalam proses perubahan tata ruang di Kabupaten Bekasi.
Lihat juga: KPK Terima Pengembalian Rp180 Juta dari DPRD Terkait Meikarta
Pemkab Bekasi mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, pada Mei 2017 lalu. Meikarta bakal dibangun di wilayah Cikarang Selatan, tepatnya Desa Cibatu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sementara tujuh orang lainnya berasal dari Pemkab Bekasi dan pejabat Lippo Group.

Neneng dan anak buahnya diduga menerima Rp7 miliar secara bertahap lewat Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Dalam penyidikan kasus Meikarta ini, KPK telah menerima uang pengembalian sejumlah Rp70 juta dari seorang unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Bekasi, pada Rabu (16/1). Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi juga telah mengembalikan uang sejumlah Rp110 juta.

Total jumlah uang pengembalian yang diterima KPK dari anggota DPRD Bekasi saat ini adalah Rp180 juta.

"KPK mengingatkan agar pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lain terkait perizinan proyek ini," kata Febri.

KPK menduga uang suap dari kasus izin proyek Meikarta mengalir ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Aliran dana ini disebut berupa biaya perjalanan liburan ke luar negeri untuk para anggota DPRD beserta keluarganya.

Terkait liburan ke luar negeri itu, Febri memberi perhatian khusus. Sekalipun perjalanan itu dalam konteks dinas, ia berpendapat membawa serta keluarga tidak bisa dibenarkan.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Rektor Melakukan Kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Rektor Melakukan Kunjungan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

28 Januari 2020, 06:04:01

Rektor Universitas Narotama (UN) Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jumat (24/1/2020) siang. Rektor beserta pejabat struktural Universitas Narotama antara lain Dr. M. Ikhsan Setiawan, ST, MT (Wakil Rektor I), Aryo Nugroho, S.Kom, MT (Dekan Fasilkom) dan Elok Damayanti, SE, MM (Kabag Kerjasama Dalam Negeri) diterima langsung oleh ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Ketua KPU Banjarmasin Jadi Tersangka Kasus Pencabulan
29 Januari 2020, 09:00:01

Ketua KPU Banjarmasin Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Jakarta -- Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banjarbaru menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin berinisial GM sebagai tersangka dugaan kasus pencabulan. "Penetapan tersangka dilakukan penyidik usai gelar perkara .....

Tokopedia Gaet Pendanaan Akhir Sebelum Lepas Saham ke Amerika
28 Januari 2020, 09:00:26

Tokopedia Gaet Pendanaan Akhir Sebelum Lepas Saham ke Amerika

Tokopedia tengah menyelesaikan tahap akhir dari penggaetan investor untuk putaran pendanaan mereka. Mengutip Financial Times, penggalangan dana seri G ini diperkirakan jadi pengumpulan dana terakhir perusahaan ecommerce itu sebelum melepas saham perdana atau Initial .....