go green
Recent Issues

ITRA Tuding Proyek Bus "Bancakan" Pemprov & DPRD DKI

ITRA Tuding Proyek Bus

22 Februari 2014, 09:00:09

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencium proyek pengadaan Bus Transjakarta menjadi bahan bancakan bagi pejabat dan elit-elit politik DKI Jakarta. Dalam hal ini Pemprov dan DPRD DKI.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menyatakan pejabat di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan anggota DPRD DKI Jakarta ikut bertanggung jawab ihwal sengkarut proyek senilai hampir Rp1 triliun tersebut.

"Kan Dishub pelaku pengadaan. Berarti yang tanda tangan duit ini siapa. Menurut saya DPRD ikut bertanggung jawab. Ini banyak yang terlibat. DPRD ya, Dinas Perhubungan ya, dan pengambil kebijakan tingkat atas, ya," kata Ucok saat dihubungi Okezone, Jumat (22/2/2014).

Bahkan, kata Ucok, Gubernur DKI Joko Widodo tidak mungkin bisa lari dari tanggung jawab pengadaan bus Transjakarta. "Ya seharusnya Jokowi bertanggung jawab. Pengadaan ini di pemerintahan dia sendiri," ujar Ucok menambahkan.

Untuk meyakinkan warga Jakarta bahwa Gubernur tidak terlibat kasus beraroma korupsi di proyek tersebut, Ucok menyarankan Jokowi harus berani melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Lebih baik Jokowi melaporkan ke KPK, supaya KPK bisa masuk ke dalam untuk mengetahui apakah ada korupsi atau tidak. Daripada besok Jokowi dipanggil sama KPK, lebih baik Jokowi proaktif saja," ungkap Ucok.

Ucok menyindir sikap lambat Jokowi melaporkan kasus bus Transjakarta ke KPK. "Jokowi dulu mendatangkan KPK masalah Gitar Metalika. Kenapa dia tidak berani melaporkan ini," beber Ucok.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jakarta mengadakan 300 unit bus Transjakarta. 90 bus gandeng sudah beroperasi, namun sebagian besar bermasalah. Bahan baku bus berkarat dan banyak yang rusak.

Diduga, bus-bus Tranjakarta yang didatangkan dari China tersebut baru tapi bekas. Padahal, anggaran senilai Rp848 miliar telah digelontorkan untuk mendatangkan bus-bus tersebut.

Dengan anggaran yang begitu besar, kata Ucok, seharusnya Jokowi mampu menghadirkan lebih dari 300 bus keluaran Mercedez Benz. Kenyataannya, bus-bus yang dihadirkan justru berkualitas buruk dengan mesin banyak berkarat. "Dengan produk keluaran Mercy, menurut saya bisa lebih dari 300 bus. Mercy malah produk lebih bagus, perawatan lebih bagus. Maka ini sudah jelas, ada indikasi mark-up," ungkap Ucok.
(ded)

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
LSP UNNAR Mengadakan Pelatihan Asesor Kompetensi LSP UNNAR Mengadakan Pelatihan Asesor Kompetensi

17 Januari 2020, 01:18:14

Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Narotama (LSP UNNAR) mengawali kegiatan di tahun 2020 dengan mengadakan pelatihan asesor kompetensi. LSP UNNAR sebagai lembaga setifikasi profesi berlisensi dan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan pelatihan di Favehotel Mex Surabaya, pada tanggal 13- 17 Januari 2020. Kegiatan ini bertujuan adanya penambahan jumlah asesor kompetensi yang terlisensi nasional selaras dengan visi-misi BNSP ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News