go green
Recent Issues

UU Pilpres Digugat ke MK, PT Harus 3,5 Persen

UU Pilpres Digugat ke MK, PT Harus 3,5 Persen

29 September 2012, 08:15:49

Oleh Rachmat Hidayat | TRIBUNnews.com – 9 jam yang lalu

UU Pilpres Digugat ke MK, PT Harus 3,5 Persen
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden digugat ke Mahkamah Konstitusi(MK). Adalah empat orang anggota Gerindra .Habiburokhman,Munathsir Mustaman, Adhe Dwi Kurnia dan M. Said Bakhri yang akan mengajukan gugatan tersebut.
"Pada hari Senin 1 Okrober 2012 pukul 11.00 WIB , empat orang anggota Gerindra akan mendaftarkan Permohonan Uji Materiil Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," kata Koordinator Habiburokhman dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat(28/9/2012).
Menurut Habiburokhman, pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 yang secara garis besar mengatur bahwa pasangan capres-cawapres hanya bisa diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 % kursi DPR jelas bertentangan dengan Pasal 6 a ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".
"Sama sekali tidak ada syarat jumlah minimum perolehan kursi parlemen atau jumlah minimum perolehan suara nasional dalam Pasal 6 a ayat (2). Yang penting partai politik pengusul Capres-Cawapres tersebut merupakan peserta pemilihan umum. Sehingga batas minimum perolehan suara parpol untuk mengajukan Capres-Cawapres harusnya sama dengan batas minimum parpol untuk dapat duduk di parlemen yaitu 3,5 %," kata Habiburokhman.
Ketentuan Presidential Treshold (PT) 20 % tersebut lanjut Habiburokhman telah atau setidaknya berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi kami yaitu hilangnya hak untuk untuk turut serta dalam menentukan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945.
Habiburokhman juga melihat adanya upaya untuk menjegal pencapresan Prabowo Subianto atau capres alternatif lainnya pada Pemilu 2014 yang akan datang. Upaya tersebut nampak dari keengganan beberapa partai di DPR yang enggan merevisi Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008.
"Penjegalan terhadap Prabowo Subianto dan Capres alternatif lainnya merupakan sikap anti demokrasi dan anti perubahan yang sangat mirip dengan sikap pemerintah era orde baru. Kita tentu ingat bagaimana pemerintah orde baru menjadikan paket 5 UU Politik untuk menjegal siapapun yang membawa ide-ide perubahan," jelasnya.
Lebih jauh Habiburokhman sangat khawatir jika ketentuan Pasal 9 UU Nomor 42 tahun 2008 tidak diubah maka rakyat tidak akan mempunyai cukup pilihan untuk menentukan siapa yang layak menjadi Presiden pada Pemilu 2012 yang akan datang. Kondisi tersebut bisa memicu keresahan sosial karena aspirasi rakyat untuk mewujudkan perubahan pengelolaan negara tidak dapat disalurkan secara demokratis melalui Pemilu.
"Dalam pengajuan uji materiil ini kami akan meminta kesediaan beberapa ahli Hukum Tata Negara untuk dapat memberikan keterangan di muka persidangan MK, antara lain Saldi Isra, Endra Wijaya,Yusril Ihza Mahendra dan Margarito Khamis. Kami berharap agar MK dapat mengabulkan permohonan kami agar Pemilu 2014 dapat terlaksana secara demokratis dan berkualitas," katanya.

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

23 Juta Pekerjaan Akan Tergantikan oleh Robot
31 Oktober 2020, 09:00:01

23 Juta Pekerjaan Akan Tergantikan oleh Robot Jakarta -- McKinsey Indonesia mengatakan sebanyak 23 juta pekerjaan akan tergantikan dengan otomatisasi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia ke depannya. Otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....