go green
Recent Issues

Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat

Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat

22 Agustus 2019, 09:00:01

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan memecat semua penasihatnya lantaran tak sanggup menggaji pegawai.

Kantor Kepresidenan Palestina tidak menjelaskan jumlah penasihat presiden yang diputus kontrak kerjanya. Kantor tersebut hanya merujuk pada pernyataan singkat yang dikeluarkan pemerintah melalui kantor berita Palestina, WAFA.


Namun, seorang analis politik Palestina, Jihad Harb, mengatakan pemecatan para penasihat presiden ini dilakukan setelah Abbas menerima laporan besaran uang yang harus dikeluarkan untuk menggaji para menteri dan pejabat pemerintah lainnya pada Juni lalu.
"Jelas bahwa Presiden Abbas menerima laporan dari komite yang memeriksa seluruh gaji dan tunjangan karyawan," kata Harb seperti dikutip AFP, Selasa (20/8).

Harb menuturkan Abbas "ingin mengurangi pengeluaran kantornya dengan mengambil langkah-langkah penghematan demi menghadapi krisis anggaran saat ini."
Saat ini, pemerintahan Abbas memang sedang mengalami krisis setelah Israel menangguhkan pembagian uang pajak barang senilai US$10 juta setiap bulannya yang sebenarnya merupakan hak pemerintah Palestina.

Penangguhan itu dilakukan Israel sebagai protes karena pemerintahan Abbas terus membagikan sebagian uang tersebut kepada narapidana Palestina di penjara Israel. Para pelaku penyerangan terhadap warga Israel pun turut menerima uang tersebut.
Palestina menganggap warganya yang menjadi napi di Israel merupakan pejuang terhadap pendudukan Israel. Pemerintahan Abbas memberikan uang-uang itu untuk menyokong kebutuhan para keluarga napi.

Selama ini, Israel memang mengumpulkan sekitar US$190 juta setiap bulannya. Uang itu hasil dari penarikan pajak terhadap setiap barang dan produk yang transit melalui pelabuhan Israel dan akan dijual ke pasar Palestina.

Di bawah perjanjian perdamaian sementara, uang pajak itu selama ini lantas dibagi Israel kepada otoritas Palestina. Namun, karena kesepakatan damai menemui jalan buntu sejak 2014, Israel menghentikan sebagian aliran dana tersebut.

Otoritas Palestina pun kian terdesak, terutama setelah Amerika Serikat mencabut sebagian besar bantuannya sebagai bentuk tekanan agar perjanjian damai segera disepakati.

Sejak itu, Abbas menuduh Israel melakukan pemerasan dan menolak menerima uang pajak tersebut dari Tel Aviv. Uang pajak tersebut merupakan 65 persen dari total pendapatan pemerintah Palestina selama ini.
Demi memangkas pengeluaran, Palestina telah memotong setengah gaji seluruh pegawai negeri sipilnya yang berjumlah hingga puluhan ribu orang.





Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

RI Mulai Cari Alien dan Tempat Layak Huni di Luar Bumi 2021
27 Oktober 2020, 09:00:57

RI Mulai Cari Alien dan Tempat Layak Huni di Luar Bumi 2021 Jakarta,Jakarta, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) mengatakan akan melakukan penelitian untuk mendeteksi dan karakterisasi planet di luar tata surya, atau exoplanet pada 2021. Peneliti LAPAN, Rhorom Priyatikanto mengatakan penelitian itu .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....