go green
Recent Issues

Penjahat Perang Bosnia Ditolak Bebas Bersyarat

Penjahat Perang Bosnia Ditolak Bebas Bersyarat

10 November 2012, 07:56:51

LONDON - Pengadilan khusus kejahatan Perang Yugoslavia menolak permintaan salah seorang tersangka Perang Bosnia, untuk diberikan kebebasan bersyarat. Penolakan itu disebabkan karena kejahatannya dianggap amat membahayakan.

Mamcilo Krajisnik pada 2006 lalu divonis bersalah karena dengan sengaja membunuh dan menghukum warga non-Serbia, selama Perang Bosnia pada 1992 hingga 1995. Dirinya divonis 27 tahun sebelum akhirnya dikurangi hingga 20 tahun penjara, setelah melalui proses banding. Demikian diberitakan Reuters, Jumat (9/11/2012).

Dikurangi masa tahanannya, kini Krajisnik telah menjalani masa tahanan hingga lebih dari 12 tahun penjara. Rekan mantan pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadzic tersebut, kembali mengajukan banding untuk keluar lebih cepat masa tahanannya.

Selama di Inggris, tempat ia menjalani masa tahanannya, Krajsinik bersikeras dirinya pantas untuk dibebaskan lebih cepat. Dalam pembelaannya, Krajisnik merasa berhak untuk bebas pada April mendatang.

Namun keputusan pengadilan yang dipimpin oleh Theodor Meron tersebut menolak segala bentuk klaimnya. Krajisnik dianggap tidak pantas untuk diberikan pembebasan bersyarat karena kejahatannya yang dilakukannya teramat parah

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
BAN PT Asesmen Lapangan Secara Daring Prodi Teknik Informatika Universitas Narotama BAN PT Asesmen Lapangan Secara Daring Prodi Teknik Informatika Universitas Narotama

17 Oktober 2020, 09:30:32

Sehubungan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melakukan asesmen lapangan secara online (daring) terhadap Program Studi (Prodi) Teknik Informatika – Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR) melalui Zoom Meeting pada 16-17 Oktober 2020. Tim Asesor BAN PT terdiri atas Dr. Yani Nurhadryani, MT (Institut Pertanian Bogor) dan Dr. Maman ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Pemerintah Akan Perbanyak Lembaga Urus Izin Sertifikasi Halal
20 Oktober 2020, 09:00:00

Pemerintah Akan Perbanyak Lembaga Urus Izin Sertifikasi Halal Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memperluas izin proses sertifikasi produk halal ke berbagai lembaga yang ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mulai dari universitas, .....