go green
Narotama News & Events

Bedah Buku Kebijakan Formultaif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup

Bedah Buku Kebijakan Formultaif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup

24 Mei 2018, 02:22:07

Kelemahan pidana penjara seumur hidup yaitu tidak memungkinkan mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat, narapidana penjara seumur hidup tidak mungkin mengikuti tahap-tahap pembinaan, dan narapidana penjara seumur hidup tidak memiliki hak seperti narapidana penjara lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum selaku penulis dalam acara Bedah Buku “Kebijakan Formultaif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” di Conference Hall Universitas Narotama (UNNAR), Sabtu 19 Mei 2018.
Bedah buku tersebut menghadirkan dua pembedah yakni Dr. Rusdianto Sesung, SH, MH (ahli hukum tata negara, Kaprodi Magister Hukum UNNAR) dan Dr. Woro Winandi, SH, M.Hum (Dosen Fakultas Hukum UNNAR), dengan moderator Dr. Nynda Fatmawati, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum UNNAR). Acara yang dibuka oleh Wakil Rektor I UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, MM ini diikuti oleh mahasiswa UNNAR (S1, S2) dan UNTAG Surabaya (S1, S2, S3).
Secara umum, pidana penjara memiliki beberapa kelemahan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Pidana penjara memerlukan sarana dan prasarana, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, dan memerlukan dana yang sangat besar untuk kehidupan narapidana. Oleh karena itu, ada pemikiran dalam buku tersebut usulan penghapusan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 30 tahun. Dasar penentuan 30 tahun tidak bertentangan dengan filosofis pemasyarakatan maupun Pancasila, penentuan 30 tahun dapat mewujudkan ide keseimbangan.
Menurut Otto Yudianto, penentuan 30 tahun dalam upaya mewujudkan pidana modern yang lebih humanistis dan dapat diperhitungkan dengan prinsip cost benefit principle. Penentuan 30 tahun perwujudkan dari pelaksanaan pemasyarakatan yang secara normatif: pidana penjara sifatnya adalah sementara waktu, pertimbangan RKUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana tersendiri dan khusus tidak termasuk dalam pidana pokok. [nar]
Foto: (Ki-Ka) Dr. Nynda Fatmawati, SH, MH, Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum (penulis), Dr. Woro Winandi, SH, M.Hum, dan Dr. Rusdianto Sesung, SH, MH.

print  word  pdf

 

UNNAR dan STKIP PGRI Tulungagung Menjalin Kerjasama UNNAR dan STKIP PGRI Tulungagung Menjalin Kerjasama

17 Januari 2019, 07:12:28

Didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Universitas Narotama (UNNAR) dan STKIP PGRI Tulungangung menjalin kerjasama yang diwujudkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) dan MoA (Memorandum of Agreement). Penandatanganan MoU dan MoA dilakukan Rektor UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, MM dan Ketua STKIP PGRI Tulungagung Dr. Imam Sujono, S.Pd, MM pada Rabu, 16 Januari ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Ungkap Korupsi Sepak Bola, Jurnalis Ghana Tewas Ditembak
20 Januari 2019, 09:00:00

Ungkap Korupsi Sepak Bola, Jurnalis Ghana Tewas Ditembak Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang jurnalis Ghana, Ahmed Hussein-Suale ditembak mati oleh dua pria tidak dikenal. Mendiang dikenal lantaran mengungkap praktik korupsi dalam dunia persepakbolaan di negaranya. Dikutip dari CNN pada .....

KLHK Sebut Medan, Bandar Lampung dan Manado Kota Terkotor
20 Januari 2019, 09:00:00

KLHK Sebut Medan, Bandar Lampung dan Manado Kota Terkotor Jakarta, CNN Indonesia -- Kota Medan, Sumatera Utara disebut sebagai kota terkotor oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori kota metropolitan. Sementara Bandar Lampung, Lampung dan Manado, Sulawesi Utara .....

Guru dan Tenaga Pengajar Harus Diberikan Pelatihan Abad 21
20 Januari 2019, 09:00:00

Guru dan Tenaga Pengajar Harus Diberikan Pelatihan Abad 21 JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng DKI Jakarta sebagai kota pertama dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)guru. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano .....