go green
Narotama News & Events

Mahasiswa Teknik Sipil UNNAR Gelar Seminar Hukum dan Konstruksi

Mahasiswa Teknik Sipil UNNAR Gelar Seminar Hukum dan Konstruksi

13 Mei 2019, 02:29:30

Kasus suap dan korupsi sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan. Untuk menambah wawasan dan terhindar dari kasus tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) program studi Teknik Sipil Universitas Narotama (UNNAR) menggelar seminar hukum dan konstruksi bertajuk: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), Sabtu (11/5/2019). Seminar ini menghadirkan pembicara Sanusi Burhanudin, ST, M.MT (Kepala Sub Bagian Layanan PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik).
Sanusi mengatakan pada para peserta yang merupakan mahasiswa Teknik Sipil bahwa mereka harus memahami tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasalnya, masalah pengadaan barang dan jasa saat ini berada di peringkat 2 tingkat korupsi di seluruh Indonesia setelah masalah suap.
"Oleh karena itu, pemahamannya harus ditingkatkan. Masalah suap pun juga seringkali berkaitan dengan persoalan pengadaan barang dan jasa. Padahal PBJ ini sudah diatur dalam banyak sekali peraturan resmi pemerintah," terang Sanusi.
PBJP (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), lanjut Sanusi terdiri atas barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Untuk mahasiswa Teknik Sipil, Sanusi menekankan pada bidang pekerjaan konstruksi.
Sanusi menjelaskan sistem tender saat ini semua sudah berbasis IT dan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan.
"Saat ini pekerjaan konstruksi memiliki segmentasi untuk pemberdayaan usaha kecil. Pekerjaan konstruksi yang nilainya di bawah Rp 10 Milyar masuk kategori kecil, 10 sampai dengan 100 Milyar masuk kategori menengah, dan di atas 100 Milyar masuk ketagori besar," ujar Sanusi.
Sehingga, kata Sanusi memaparkan, perusahaan besar tidak bisa mengerjakan proyek dengan nilai kecil. Jadi usaha kecil pun tidak perlu bersaing dengan perusahaan besar dalam tender.
Sementara itu ditambahkan Ketua Program Studi Teknik Sipil UNNAR Ronny Durrotun Nasihien, ST, MT, bahwa dari seminar kali ini memberikan manfaat sekaligus pengetahuan tambahan bagi mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kerja.
"Seminar ini adalah media menambah keilmuan mahasiswa terutama semester atas dengan ilmu praktis dari pemateri dari luar kampus. Sekaligus praktisi yang memang berkaitan dengan tugas sehari-hari. Ini memang selalu kami lakukan dan semoga terus konsisten," pungkas Ronny, Sabtu (11/5/2019). [hum]

Foto: Sanusi Burhanudin, ST, M.MT memaparkan materi dalam seminar hukum dan konstruksi bertajuk: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), Sabtu (11/5/2019) di Conference Hall UNNAR.

print  word  pdf

 

Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan

21 September 2019, 04:29:13

Keterbatasan tidak seharusnya menjadi halangan seseorang untuk berprestasi. Hal itu dibuktikan oleh Firdaus Hassan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR). Sejak kecil, Firdaus memiliki sebuah keterbatasan yaitu tidak dapat mendengar dengan sempurna (tuna rungu). Meski begitu, Firdaus tidak pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa, melainkan selalu bersekolah di sekolah reguler. Dengan keterbatasannya, Firdaus berusaha untuk bisa memahami pembelajaran dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme
22 September 2019, 09:00:01

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme Jakarta -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada indikasi donasi yang digalang lembaga kemanusiaan justru diselewengkan untuk pendanaan terorisme. Penggalangan dana juga dilakukan melalui media sosial. Koordinator Riset .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....