Jakarta, Universitas Narotama -- Twitter kabarnya memangkas alias PHK hampir 100 karyawan atau sekitar 30 persen dari tim akuisisi di tengah ketidakpastian akuisisi oleh miliarder Elon Musk.
Melansir Engadget, Twitter mengklaim jumlah karyawan yang diberhentikan kurang dari 100 orang dan hanya terdapat di tim HRD.
Menurut Techcrunch, Twitter memberhentikan 30 persen dari tim akuisisi talent-nya, yang berisi barisan perekrut karyawan baru. Seorang juru bicara Twitter mengkonfirmasi PHK ini namun menolak untuk merinci jumlah pasti karyawan yang terdampak.
Juru bicara perusahaan tersebut menambahkan bahwa karyawan akan menerima paket pesangon, meski menolak untuk membuka rinciannya. Dia juga mengatakan staf rekrutmen yang tersisa akan diprioritaskan kembali karena penurunan perekrutan.
Diketahui, Twitter menghentikan sebagian besar perekrutan dan pengisian ulang sejumlah posisi, selain dari peran yang paling penting.
Di saat yang sama, Musk sempat mengancam akan membatalkan proses akuisisi dengan dalih tidak percaya hitung-hitungan Twitter soal akun bot.
Saat ditanya soal wacana PHK Twitter, Musk tidak menjawab jelas. "Tergantung," katanya singkat.
Di luar masalah tarik ulur pengambilalihan senilai US$44 miliar itu, platform media sosial itu tengah masuk periode masalah ekonomi yang genting. Diperkirakan lebih dari 30 ribu pekerja teknologi telah diberhentikan dalam dua bulan terakhir.
Pesaingnya seperti Snap dan Meta juga telah mengambil tindakan pencegahan di saat pergolakan ekonomi. Pekan lalu, CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan kepada karyawan bahwa mereka harus bersiap untuk melakukan lebih banyak pekerjaan dengan sumber daya yang lebih sedikit.
Eksekutif Twitter juga telah menyaksikan beberapa perombakan serius sejak Parag Agrawal mengambil alih kursi CEO dari Jack Dorsey. Setelah kesepakatan dengan Elon Musk diumumkan, Agrawal melepas manajer umum bagian konsumen Keyvon Beykpour dan pemimpin produk pendapatan Bruce Falck.
Musk awalnya sudah sepakat mengakuisisi Twitter di angka 44 miliar dollar AS atau Rp 652,6 triliun. Namun proses ini belum rampung lantaran masih menunggu persetujuan para pemegang saham.