Jakarta, Universitas Narotama -- Wahana lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta mengungkapkan sudah satu bulan masyarakat Marunda Kepu, Jakarta Utara tidak dapat menikmati pasokan air bersih.

Direktur Walhi DKI Jakarta Suci F. Tanjung mengatakan hal itu terjadi lantaran aliran air ke rumah-rumah warga di Marunda Kepu terputus.

"Sudah satu bulan masyarakat Marunda Kepu yang merupakan pelanggan Aetra tidak dapat menikmati pasokan air bersih," kata Suci dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5).

Akibat pemutusan pasokan air, Suci menuturkan aktivitas warga Marunda Kepu menjadi terganggu. Mereka harus meluangkan waktu untuk mencari air bersih dan menggunakannya seirit mungkin.

Selain itu, masyarakat juga harus mengalokasikan dana tambahan untuk membeli air jeriken dengan harga yang tinggi. Potensi gangguan kesehatan juga mengintai warga, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Suci menyebut masyarakat telah mengajukan kondisi tersebut kepada petugas yang berwenang. Namun, keluhan tersebut tidak direspons dengan baik oleh petugas.

"Alih-alih menerima keluhan dengan memperbaiki layanan, petugas tersebut justru mengatakan agar warga memutus aliran air jika tidak puas dengan layanan yang ada," ucap dia.

Negara Gagal Jamin Hak Warga atas Air

Walhi menilai terputusnya pasokan air bersih di Marunda Kepu sebagai bentuk kegagalan negara dalam memenuhi hak setiap warga atas air yang memadai, aman, dan aksesibel.

Selain itu, ia juga berpendapat pelibatan swasta oleh pemerintah adalah kebijakan yang tidak tepat dan memperburuk kualitas pelayanan air bersih. Pihaknya juga menilai banyak praktik diskriminasi pemasangan pipa.

Seperti disebutkan Pergub Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum. Dalam pergub itu, warga yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya seperti warga Marunda Kepu hanya bisa memasang pipa PDAM secara khusus.

"Di lapangan, pemasangan jenis ini banyak memiliki kekurangan, salah satunya layanan yang buruk seperti yang terjadi di Marunda Kepu," kata dia.

Ia berkata Walhi DKI Jakarta mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki layanan air bersih di Marunda Kepu dan mengatasi segala hambatan pasokan air bersih bagi warga.

"Memasok air bersih darurat dengan memperhatikan rasio jumlah tangki dan kebutuhan air per kapita selama pasokan air masih terhenti," ujar dia.

Dihubungi terpisah, Dea dari Contact Center AETRA mengatakan bahwa pihaknya tidak melayani pasokan air untuk di wilayah Marunda Kepu.

"Untuk di sistem kami tidak ada wilayah Marunda Kepu," kata Dea.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Sekretaris SDA DKI Dudi Gardesi untuk dimintai keterangan terkait itu. Namun, sampai berita ini ditulis, dia belum juga merespons.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membeberkan baru sekitar 11 persen penduduk Indonesia yang dapat menjangkau akses air minum aman.

"Di Indonesia, akses terhadap air minum layak telah menjangkau lebih dari 90 persen penduduk, tetapi capaian akses air minum aman baru sekitar 11 persen," kata Ma'ruf di Swiss Hotel Jakarta Utara, Rabu (18/5).

Sumber = cnnindonesia.com/sosial-dan-budaya