Jakarta, -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan arus kas PT Pertamina (Persero) akan defisit mencapai US$12,98 miliar atau setara Rp190,8 triliun (kurs Rp14.700 per dolar AS) pada akhir tahun ini karena terdampak kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Untuk Pertamina, arus kas defisitnya estimasi mencapai US$12,98 miliar," ungkap Ani, sapaan akrabnya, saat rapat bersama Badan Anggaran DPR di Gedung DPR/MPR, Kamis (19/5).

Ani menjelaskan proyeksi ini didapat dari arus kas Pertamina yang sudah defisit US$2,44 miliar atau Rp35,86 triliun per Maret 2022. Defisit terjadi karena ketika harga minyak mentah dunia naik, Pertamina tidak langsung menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Pertamina saat ini masih menanggung selisih lebar antara harga jual eceran (HJE) dan harga keekonomian BBM. Di sisi lain, raksasa minyak nasional itu belum mendapat tambahan suntikan anggaran subsidi dan dana kompensasi dari pemerintah.

"Maka tidak heran arus kas operasional Pertamina semenjak Januari constantly negative karena Pertamina harus menanggung perbedaan. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun," jelas Ani.

Tak hanya Pertamina, bendahara negara juga meramal arus kas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan defisit Rp71,1 triliun pada akhir tahun ini. Sebab, PLN juga tidak menaikkan tarif listrik, padahal kenaikan harga komoditas energi berdampak pada perusahaan setrum nasional itu.

"Defisit ini diperkirakan akan mencapai Rp71,1 triliun untuk PLN," ujarnya.

Ani mengatakan PLN sampai harus menambah pinjaman demi membiayai operasional perusahaan. Menurut catatannya, pinjaman PLN mencapai Rp11,4 triliun sampai 30 April 2022.

Namun, perusahaan disebut bakal menambah pinjaman mereka mencapai Rp21,7 triliun sampai Rp24,7 triliun sampai Juni 2022.

"Saat ini PLN dan Pertamina karena ini sudah bulan Mei, jelang Juni, dengan adanya defisit operasional ini, mereka meminjam dan ini menyebabkan cost of fund mereka juga dalam situasi meningkat," terangnya.

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu meminta kedua perusahaan untuk tetap menjaga kecukupan kas mereka. Begitu juga dengan kemampuan membayar pinjaman mereka.

Harapannya, PLN bisa menjaga rasio kecukupan pelunasan utang (debt service coverage ratio/DSCR) minimal 1 kali. Pertamina juga diharapkan bisa menjaga peringkat utang mereka.

Di sisi lain, Ani mengatakan pemerintah tengah meminta restu kepada Banggar DPR untuk menambah anggaran subsidi dan dana kompensasi energi sebanyak Rp275 triliun pada tahun ini. Dana ini akan digunakan untuk menutup kebutuhan subsidi energi bagi masyarakat, termasuk dana kompensasi kepada Pertamina dan PLN.

Sumber :cnnindonesia.com