Jakarta, Universitas Narotama -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengakui masih ada kesenjangan digital di Indonesia. Buktinya, puluhan juta warga belum bisa mengakses internet dari gawai pada 2019.

Hal itu disampaikan Johnny dalam Sidang Kedua Digital Economy Working Group (DEWG) G20, di Yogyakarta, Selasa (17/5).

"Kesenjangan digital masih menjadi tantangan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki akses ke internet broadband," ujar Johnny dalam siaran pers Kemenkominfo, Selasa (17/5).

Dia melanjutkan data International Telecommunication Union (ITU) 2021 menunjukkan ada 2,9 miliar orang yang belum pernah menggunakan internet.

Berdasarkan data Bank Dunia, lanjutnya, "sekitar 94 juta orang dewasa di Indonesia pada tahun 2019 yang tidak dapat mengakses internet di perangkat seluler."

Pihaknya pun berupaya menyediakan infrastruktur telekomunikasi digital yang stabil dan kuat secara besar-besaran. "Berupa kabel serat optik di darat dan bawah laut, beberapa satelit high-throughput, dan ribuan penggelaran Base Transceiver Station," lanjut politikus Partai NasDem itu.

Menurut Johnny, kondisi itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan pembahasan upaya menjembatani kesenjangan digital lewat kolaborasi secara besar-besaran antara negara G20 dan seluruh dunia pada Forum DEWG G20 itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan digital itu juga tampak dalam sejumlah kategori. Di antaranya, persentase rumah tangga dengan komputer berdasarkan daerah pada 2019 baru mencapai 9,45 persen di desa, dan 26,11 persen di kota.

Pada 2020, rumah tangga di desa dengan komputer bertambah menjadi 9,58 persen, sedangkan di kota turun menjadi 26,09 persen.

Pada data yang sama, penetrasi internet di desa pada 2019 hanya menorehkan nilai 61,24 persen, sementara di kota mencapai 83,57 persen. Setahun kemudian, penetrasi internet desa mencapai 67,19 persen dan di kota 86, 81 persen.

Data BPS juga menunjukkan persentase individu yang menggunakan internet berdasarkan provinsi di 2020. Hasilnya, lima provinsi teratas memiliki gap akses yang lebar dengan lima provinsi terbawah.

Rincian lima provinsi tertinggi itu antara lain DKI Jakarta dengan 77,61 persen, DI Yogyakarta 68,8 persen, Kepulauan Riau 67,72 persen, Kalimantan Timur 66,24, dan Bali 61,06 persen.

Sementara, lima provinsi terbawah dalam hal individu pengguna internet terdiri dari Maluku dengan 39,48 persen, Sulawesi Barat 38,29 persen, Maluku Utara 35,8 persen, NTT 32,04 persen, dan terendah Papua 25,52 persen.

Di luar data ketimpangan digital itu, sejumlah wilayah di Indonesia juga masih saja riskan dengan gangguan layanan internet.

Warga Sorong, Papua, misalnya, sudah lebih dari sebulan menggunakan layanan internet dengan kecepatan yang minim di fasilitas publik. Senada, layanan internet di Merauke, Papua, terganggu selama tiga pekan terakhir, sejak Minggu (27/3), akibat putusnya jaringan kabel optik bawah laut.

Sementara, warga di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, hingga kini masih kesulitan mengakses jaringan internet khususnya yang berada di pelosok desa.

Siswa yang ingin mengerjakan ujian secara daring pun harus menempuh jarak sekitar 8 kilometer agar mendapatkan jaringan internet.

Sumber = cnnindonesia.com/teknologi