KAMI Kritik Luhut Mau Tunda Pemilu: Keblinger soal Konstitusi
18 Maret 2022, 08:30:33 Dilihat: 170x
Jakarta, -- Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana mengkritik langkah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal ide penundaan Pemilu 2024.
"LBP keblinger soal konstitusi. Masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan," kata Siriana dalam keterangannya, Kamis (17/3).
Siriana menjelaskan bahwa Pemilu merupakan bagian dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Karenanya, harus diselenggarakan sesuai prosedur konstitusi saat ini demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.
Baginya, setiap Pilpres dan Pileg sebagai sarana merajut harapan baru bagi masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya.
"Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini," ungkap dia.
Di sisi lain, Siriana mengkritik Luhut yang tak konsisten karena menggunakan alasan kondisi ekonomi imbas pandemi Covid-19. Pasalnya, pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat pandemi di 2020 lalu.
Karenanya, Ia menduga pernyataan Luhut soal penundaan pemilu nantinya justru diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg & Pilpres. Bila situasinya KPU menyerah, kata dia, maka alasan itu yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu.
"Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat Luhut adalah Menko senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat," kata dia.
Sebelumnya, Luhut menyatakan penundaan Pemilu 2024 sah jika telah sesuai prosedur. Ia menyampaikan siapa pun yang menjadi presiden harus taat kepada konstitusi. Sebaliknya, jika ada perubahan konstitusi, presiden tersebut juga harus taat.
"Kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang kita rakyat minta begini-begini, DPR proses, parpol berproses segala macam, sampai di MPR karena keadaan situasi seperti tadi yang Deddy bilang, kita tunda sehari, setahun, atau dua tahun, tiga tahun, itu kan sah-sah aja," kata Luhut dalam siniar di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Luhut menegaskan ide perpanjangan masa jabatan presiden bukan berasal dari Jokowi. Pasalnya, Presiden selama ini tidak pernah berniat memperpanjang masa jabatan.