Jakarta, Universitas Narotama -- Politikus PDIP Masinton Pasaribu mencurigai keberadaan sosok seperti mantan Ketua MPR RI, Harmoko, di balik usul penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, menurutnya, demokrasi sejatinya mengedepankan dialog, bukan bersifat seperti perintah dari dari atasan ke bawahan.

Sebagai informasi, Harmoko merupakan sosok yang melapor kepada Presiden kedua RI Soeharto pada 1997 silam. Kala itu, Harmoko melapor ke Soeharto dengan  mengklaim rakyat masih menghendaki penguasa Orba tersebut untuk dipilih kembali oleh MPR menjadi Presiden RI.

"Sejatinya demokrasi itu adalah dialog, bukan top down, bukan gaya ngatur-ngatur, bukan hanya omong kosong. Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid dua," kata Masinton saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (15/3).

Ia menyebut pihak yang bertindak seperti Harmoko tersebut mengklaim rakyat menghendaki Joko Widodo (Jokowi) untuk maju untuk periode ketiga. Namun, Masinton tak menyebut secara lugas sosok yang dia maksud tersebut.

"Jangan-jangan ada Harmoko kedua, big mouth juga dari omong kosong. Jangan-jangan ini ada Harmoko kedua ini, yang enggak perlu saya sebut, diraba-raba saja kayaknya," ucap mantan aktivis mahasiswa pada 1998 silam.

Atas dasar itu, Masinton menyatakan, ruang dialog harus terus dibuka untuk mengetahui apakah usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden benar-benar datang dari masyarakat atau keinginan elite saja.

"Karena sejatinya, demokrasi itu adalah dialog, bukan top down, bukan gaya ngatur-ngatur, bukan hanya omong kosong. Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid 2," tutur Masinton.

Untuk diketahui, PKB lewat ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merupakan parpol pertama yang menggulirkan usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Cak Imin mengaku masih melakukan lobi-lobi politik terkait usul penundaan Pemilu 2024 hingga saat ini.

Meski berbagai parpol telah mengeluarkan pernyataan resmi menolak usulan tersebut, namun Cak Imin mengaku tak bergeming dan masih mengusulkan penundaan pemilu.

"Ya masih lah. Belum [berubah sikap]. Kita masih menunggu Ketum-ketum [lainnya]," ujar Wakil Ketua DPR ini pada wartawan di Komplek Parlemen, Selasa (15/3).

Ia pun mengaku tak berubah pikiran bahkan setelah Jokowi menyatakan akan taat konstitusi. Oleh sebab itu, menurutnya, usulan tunda pemilu akan dilakukan dengan cara-cara taat hukum.

"Ya, kita juga taat konstitusi jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi," ujar Cak Imin.

Sumber = cnnindonesia.com/sosial-dan-budaya