Jakarta, -- Politikus senior yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menegaskan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 tidak boleh dibiarkan. Semua pihak harus berupaya mencegah agar tidak terjadi.

Amien mengatakan itu dalam dialog kebangsaan bertema 'Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia' yang digelar DPD RI, Senin (14/3).

"Kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan, kalau kita hanya diam kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," kata Amien.

Amien lalu mengingatkan bahwa presiden-presiden terdahulu selalu bernasib buruk jika terlalu lama menjabat.

Dia memberi contoh Sukarno. Menurunya, Sukarno bisa dibilang tidak memiliki kekurangan sebagai pemimpin politik. Namun karirnya berakhir akibat tragedi yang terjadi 1965-1966 usai dirinya membiarkan dipilih menjadi Presiden RI seumur hidup.

Diketahui, Sukarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS yang dikeluarkan pada 1963. Pada 1965 terjadi Gerakan 30 September yang berujung pada pembantaian terhadap simpatisan PKI.

Sukarno dituding terlibat dalam penculikan Jenderal TNI AD yang dilakukan kelompok Gerakan 30 September. Pada 12 Maret 1967, dikeluarkan Tap MPRS untuk mencabut TAP sebelumnya yang menetapkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup.

"Karena pernah membiarkan dipilih jadi presiden seumur hidup, akhirnya tragedi yang beliau alami," kata Amien.

Amien Rais lalu menyinggung mantan presiden Soeharto yang lengser pada 1998 usai berkuasa kurang lebih 32 tahun. Dia mengingatkan bahwa Soeharto dulu sangat kuat tetapi kemudian menyatakan berhenti dari presiden usai terjadi krisis ekonomi berkepanjangan dan demonstrasi di penjuru daerah.

"Lihat Pak Harto kurang apa, jenderal bintang lima, pangkat besar menyaingi Jendral Sudirman, kemudian menguasai seluruh birokrasi, memegang TNI, ABRI waktu itu, di dalamnya ada polisi, kemudian juga pengusaha-pengusaha. Tapi melihat akhirnya juga seperti itu," tutur Amien.

Usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 masih menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat setelah dilontarkan oleh tiga ketua umum partai politik beberapa waktu lalu.

Selain ketum parpol, pejabat pemerintah juga bicara. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak pada Februari 2024.

Namun, klaim Luhut soal publik yang ingin pemilu ditunda terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.

Sumber : cnnindoneia.com