Jakarta, Universitas Narotama -- Sejumlah tokoh mengkritik proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Mereka menilai pemindahan ibu kota hanya akan menimbulkan masalah baru.

Salah satu yang melontarkan kritik yakni mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ia menyebut pemindahan IKN pasti menimbulkan masalah berkaitan dengan anggaran, lokasi dan sebagainya.

Kendati begitu, JK mengatakan sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan persoalan. Ia juga mengingatkan agar persoalan yang ada diselesaikan bersama.

"Hal rumit ini yang harus dijalankan bersama-sama bahwa ini nanti akan ada masalah, pasti akan ada masalah. Masalah anggaran lah, masalah lokasi, dan sebagainya," kata JK, Senin (31/1).

JK juga menyatakan bahwa pemindahan yang sempurna untuk IKN membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dia berkaca pada negara lain yang bisa memindahkan IKN hingga 20 tahun.

"Negara lain butuh 20 tahun baru bisa sempurna, apalagi kita bukan negara federal. Sebenarnya yang pindah Ibu Kota negara-negara federal," tuturnya.

Selain JK, kritik juga disampaikan oleh ekonom senior, Faisal Basri yang menilai ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, bak 'surga' dikelilingi 'neraka'. Pasalnya, lokasi ibu kota baru dikelilingi oleh berbagai tambang migas batu bara, gas, kilang minyak, hingga kebun sawit.

Menurut Faisal, tidak ada ibu kota di dunia yang dikelilingi industri ekstraktif yang bahkan usahanya dimiliki oleh oligarki. Faisal juga menyebut pembangunan tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah membangun green city dan smart city di ibu kota baru.

"Ini unik, dia (pemerintah) bikin green city, smart city, tapi di sekelilingnya lain sama sekali. Jadi surga yang dikelilingi neraka, lama-lama surganya bisa panas juga," kata Faisal.

Senada dengan Faisal dan JK, eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas turut melontarkan kritik. Namun, ia lebih menyoroti pembahasan RUU IKN yang super cepat.

Busyro mengatakan, DPR ugal-ugalan dalam membahas UU IKN hingga disahkan. Menurutnya, anggota dewan dalam koalisi partai politik di parlemen hanya menjadi kepanjangan tangan dari ambisi politik pemerintah.

"Ini sebuah ironi yang menyayat martabat rakyat. Rakyat diposisikan sebagai sapi perah oligarki. Dalam siklus pemilu, pilkada," kata Busyro.

Merespons sejumlah kritik itu, Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono, mengatakan pemerintah membangun Nusantara sebagai kota berkelanjutan. IKN Nusantara akan mengusung platform nol emisi karbon, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan habitat berkelanjutan.

"Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu bersama-sama mewujudkan pembangunan IKN yang sekaligus akan menjadi jawaban atas prasangka terhadap Indonesia yang dinilai tidak peduli lingkungan," kata Sidik kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/2).

Menurut Sidik, IKN Nusantara dibangun dengan visi world class city for all atau kota dunia untuk semua. Menurutnya, ibu kota baru Indonesia bakal jadi kota paling berkelanjutan di dunia.

IKN Nusantara juga diklaim sebagai percontohan pengembangan kota berkelanjutan. Penyediaan ruang hijau dan penggunaan teknologi mutakhir akan menjadi dua hal utama dalam pembangunan ibu kota baru.

"Visi kota dunia untuk semua tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan," ujar Sidik.

Sumber = cnnindonesia.com/sosial-dan-budaya