Jakarta, Universitas Narotama -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan pembangunan saringan sampah di Jakarta sempat terkendala refocussing anggaran dan pembebasan lahan dalam dua tahun terakhir.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun ini kembali menganggarkan Rp197,21 miliar untuk membangun saringan sampah.

"Jadi saringan sampah itu kemarin ada kendala, yang pertama adalah refocusing pada 2020. Kedua, pada 2021 itu masalah lahan," kata Ida pada Rabu (12/1).

"Karena kan lahan ini ada Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan, ada punya masyarakat sebagian yang memang harus diselesaikan," kata Ida kepada wartawan, Rabu (12/1).

Ida menjelaskan anggaran untuk pembangunan saringan, berada di Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan anggaran untuk pembebasan lahan berada di Dinas Sumber Daya Air.

"Harapan saya sih tidak sampai konsinyasi, kalau bisa musyawarah. Musyawarah warga maunya apa, maunya dinas apa, biar terselesaikan," katanya.

Lebih lanjut, menurut Ida, pembangunan saringan sampah penting sebagai sarana untuk mencegah sampah yang datang dari hulu.

"Hasil rapat kemarin kenapa 2022 kami anggarkan kembali, karena prinsip kami harus membuat itu, untuk menyaring sampah yang dari sana untuk masuk ke Jakarta itu yang kita cegat duluan," katanya.

Penganggaran kembali rencana pembangunan saringan sampah tercantum dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rencana senilai Rp197,21 miliar tersebut tercantum dengan nama paket proyek 'Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan', dan masuk kategori pekerjaan konstruksi dengan metode tender.

"Pemilihan Januari 2022. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, satuan kerja Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air. Lokasi, Jakarta Timur," dikutip dari situs itu, Selasa (11/1).

Sumber = cnnindonesia.com/sosial-dan-budaya