Jakarta, Universitas Narotama -- China mengatakan tudingan Pengadilan Tribunal independen yang berbasis London bahwa Beijing melakukan kejahatan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Uighur adalah sebuah kebohongan.

Seorang juru bicara kedutaan besar China di London mengatakan bahwa tudingan tribunal itu "tidak lain, tidak bukan adalah alat politik yang digunakan oleh beberapa pihak anti-China dan separatis untuk menyesatkan publik."

"Siapa pn yang memiliki hati nurani dan akal sehat tidak akan tertipu," kata juru bicara tersebut pada Jumat (10/12) seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menyebut pengadilan tribunal Uighur ini murni "sandiwara anti-China."

Pada Kamis (9/12), Pengadilan Tribunal menyatakan China melakukan kejahatan genosida terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah barat Xinjiang.

Mahkamah itu pun menetapkan Presiden Xi Jinping dan jajaran pemerintah China sebagai orang yang bertanggung jawab atas persekusi dan pelanggaran HAM yang menimpa kelompok minoritas Muslim tersebut.

"Pengadilan yakin kalau RRC (Republik Rakyat China) telah memengaruhi kebijakan yang disengaja, sistematis, dan terpadu dengan tujuan yang dikatakan 'mengoptimalkan' populasi masyarakat Xinjiang, yang mana dimaksudkan untuk mengurangi populasi Uighur dan populasi etnis minoritas lain dalam jangka panjang yang dicapai dengan membatasi dan mengurangi kelahiran etnis Uighur," kata Geoffrey Nice sebagai pemimpin tribunal itu pada Kamis (9/12), dikutip dari CNN.

Nice menambahkan, pengadilan yakin bahwa Presiden Xi Jinping, Chen Quanguo, dan pejabat senior lainnya di PRC dan PKC (Partai Komunis China) memikul tanggung jawab utama atas tindakan di Xinjiang."

Nice menilai kekerasan yang terjadi kepada masyarakat Uighur di Xinjiang, termasuk penyiksaan dan pemerkosaan, merupakan akibat dari kebijakan politik, bahasa, dan pidato yang dipromosikan oleh Xi dan pemangku kebijakan China lain.

Pengadilan Uyghur non-pemerintah ini didirikan oleh Nice pada 2020 atas desakan para aktivis Uighur. Ia merupakan pengacara Inggris dan pengacara hak asasi manusia internasional.

Meskipun tak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi ataupun penegakan hukum, pengadilan ini berkomitmen akan bersikap independen dan membatasi diri untuk menghasilkan penilaian yang tak memihak.

Keberadaan Pengadilan Uighur sendiri mendapatkan kecaman dari China. Duta besar China untuk Inggris Zheng Zeguang menilai bahwa pengadilan ini merupakan bentuk manipulasi politik yang bertujuan mendiskreditkan Beijing.

"Organisasi ini dirancang untuk menodai citra China, menyesatkan masyarakat di sini (Inggris), merusak niat baik antara rakyat China dan rakyat Inggris, dan mengganggu kelancaran perkembangan hubungan China-Inggris," kata Zheng dalam konferensi pers pada September lalu.

Sumber = cnnindonesia.com/internasional