Jakarta, Universitas Narotama -- Twitter memverifikasi akun palsu Menteri Keuangan Norwegia yang baru, namun ternyata hal itu disebut bukan kesalahan pihak Twitter semata.

Kabar kesalahan Twitter itu pertama kali dilaporkan oleh situs teknologi Norwegia NRKbeta. Kantor Perdana Menteri dan Otoritas Keamanan Norwegia (NSM) secara keliru memberikan akun palsu untuk proses verifikasi.

Menteri Keuangan Norwegia, Trygve Slagsvold Vedum, diketahui tidak pernah memiliki akun Twitter. Laporan tersebut menyatakan bahwa beberapa akun palsu yang meniru Vedum muncul sejak dia terpilih September 2021 lalu.

Dengan demikian Kementerian Keuangan Norwegia mengirimkan tweet bulan lalu yang memperingatkan bahwa Menteri Keuangan sebenarnya tidak memiliki akun Twitter.

"Kami ingin menginformasikan bahwa Menteri Keuangan Trygve Slagsvold Vedum tidak memiliki Twitter pribadi. Akun yang muncul atas namanya adalah palsu dan akan dilaporkan," bunyi unggahan tersebut.

Namun, yang berbeda dari akun palsu terbaru tersebut adalah bahwa akun tersebut diberi tanda centang biru oleh Twitter, yang artinya terverifikasi sebagai akun resmi.

Menurut NRKbeta, akun palsu Vedum mengunggah tweet yang menentang kebijakan partai politiknya. Hal itu disebut berpotensi mengacak-acak beberapa pihak di bidang politik.

Namun, Twitter tampaknya tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. NRKbeta menemukan bahwa Kantor Perdana Menteri dan NSM yang bersalah.

"Sayangnya, ada kesalahan dalam pelaporan yang menyebabkan akun palsu diverifikasi,"ujar Anne Kristin Hjuske, kepala komunikasi di Kantor Perdana Menteri.

Lebih lanjut Anne mengatakan saat ini akun tersebut telah dihapus dan pihaknya telah memastikan tidak ada lagi akun palsu yang diverifikasi.

"Selanjutnya, kami sedang meninjau rutinitas pelaporan kami untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi," pungkas Anne kepada NRKbeta.

Kantor Perdana Menteri dan NSM bertanggung jawab untuk memverifikasi akun media sosial politisi setelah pemilihan baru-baru ini. Akun palsu itu rupanya menipu kedua organisasi, dikirim ke Twitter, dan disahkan.

"Entah dari mana salah satu akun palsu ini muncul terverifikasi," kata Ståle Grut, jurnalis di balik artikel NRKbeta mengatakan kepada The Verge.

Ia menduga seseorang di Kantor Perdana Menteri yang mengoordinasikan verifikasi oleh akun tersebut, dan akhirnya dikirim ke Twitter bersama dengan menteri-menteri lain yang baru diangkat, yang sekarang semuanya terverifikasi.

Twitter baru-baru ini mengubah proses verifikasi secara khusus, untuk mencegah pembuatan akun palsu. Pihaknya disebut teah merombak sistem untuk proses verifikasi pada Mei lalu, dan menghentikan salah satu akun memverifikasi beberapa akun palsu.

Tetapi tampaknya perubahan itu masih tidak dapat melindungi kesalahan. Masih belum jelas apakah Twitter mendelegasikan proses verifikasinya kepada otoritas luar atau diproses sendiri.

Sumber = cnnindonesia.com/teknologi