Jakarta, -- Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mendorong Sekretaris Kabinet Pramono Anung merangkap jabatan sebagai juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, posisi jubir presiden kosong setelah Fadjroel Rachman dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Kazakhstan dan Republik Tajikistan.

"Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapkan Mensekab merangkap jubir itu. Karena seharusnya, juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/10).

Fahri melihat jubir Jokowi selama ini tidak memiliki akses ke rapat-rapat kabinet. Seperti diketahui, sebelum Fadjroel, Jokowi sempat menunjuk Johan Budi sebagai jubir pada periode sebelumnya.

Menurut eks Wakil Ketua DPR itu, jubir harus memiliki akses ke rapat-rapat kabinet karena dia harus mengetahui perkembangan kebijakan pemerintah. Sementara, selama ini ia menilai jubir Jokowi hanya mencari-cari berita sendiri di media.

"Yang saya tahu selama ini jubir-jubirnya enggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia cari-cari berita sendiri di internet, terus dia baru ngomong," ungkapnya.

Ia pun mencontohkan bagaimana jubir presiden Amerika Serikat berada pada tingkat selevel menteri. Jubir dengan demikian seharusnya merupakan sosok yang memiliki kapabilitas.

"Makanya di Amerika Serikat kan jubir itu kan setingkat menteri, Press Secretary namanya ya kan. Harusnya begitu. Ya juga jangan taruh figur yang ecek-ecek juga, harus betul-betul solid, supaya presiden terbantu di dalam mensosialisasikan ide-ide pemerintah," tutur Fahri.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani juga sependapat bahwa Jokowi harus memiliki jubir yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas mumpuni. Salah satu syaratnya yakni, jubir harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus.

"Saya termasuk orang yang berpendapat sebaiknya presiden memiliki jubir yang benar-benar punya kapasitas, yang punya kapasitas itu yang seperti apa? Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus," ungkap Arsul.

"Yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya, dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi," kata dia menambahkan.

Ia pun membandingkan sejumlah jubir presiden terdahulu seperti almarhum Wimar Witoelar selaku jubir Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Julian Aldrin Pasha selaku jubir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menyebut Jokowi harus mempertimbangkan kualitas seperti tokoh-tokoh tersebut jika menunjuk jubir baru.

"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," ungkap Arsul.

Soal usulan Fahri agar Setkab Pramono Anung menjadi jubir Jokowi, Arsul menyebut hal itu layak dipertimbangkan. Sebab, politikus PDIP itu dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai jubir.

"Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Menseskab itu juga cukup berat, ya biar pak Jokowi yang mempertimbangkan," pungkasnya.

Pihak Istana menyatakan belum ada arahan Presiden Joko Widodo untuk penunjukan juru bicara baru. Pergantian juru bicara presiden jadi sorotan usai Fadjroel Rachman dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan hari ini.

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan komunikasi publik presiden sementara ditangani oleh tiga pejabat setingkat menteri. Ia tak memastikan sampai kapan Jokowi tak memiliki jubir.

Sumber : cnnindonesia.com