Jakarta, -- Presiden Joko Widodo resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rabu (4/10).

Pelantikan Mega sebagai Dewan Pengarah di BRIN ini tak lepas dari keputusan Jokowi menggabungkan kembali Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Ini bukan kali pertama Mega menduduki jabatan di sebuah badan bentukan Jokowi. Sebelumnya, pada 2018 lalu, Jokowi juga melantik Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.

Nama Megawati sudah dikenal luas oleh khalayak. Lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947, Mega merupakan putri dari Presiden RI pertama, Soekarno dan Fatmawati.

Wanita bernama lengkap Dyah Permata Setyawati Megawati Soekarnoputri itu memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Ia juga sempat belajar di dua universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).

Karier politik Mega sudah terlihat sejak muda. Ia tercatat pernah aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Lewat GMNI pula Mega kemudian terjun ke partai politik mengikuti jejak sang ayah.

Namun, awal kariernya di bidang politik tak berjalan mulus. Megawati sempat dipandang sebelah mata karena baru memasuki karier politik pada umur 39 tahun atau pada tahun 1986 ketika menjadi pengurus PDI Jakarta Pusat.

Setahun berselang, dia akhirnya masuk menjadi anggota DPR RI periode 1987 hingga 1992. Karier politiknya semakin mengilap ketika pada kongres PDI 1993 ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI periode 1993-1998.

Namun, terpilihnya Mega menjadi orang nomor satu di PDI saat itu tak disenangi oleh penguasa Orde Baru. Pemerintah saat itu kemudian menaikkan kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI, sehingga internal partai bergejolak dan terbelah menjadi dua.

Puncak perpecahan internal partai itu terjadi pada 27 Juli 1996, ketika kelompok Soerjadi merebut secara paksa kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Peristiwa itu pun memakan korban setidaknya lima orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.

Pada akhirnya, pemerintah tetap memutuskan PDI pimpinan Soerjadi merupakan partai yang sah. Hal ini berimbas pada PDI pimpinan Mega tak dapat berpartisipasi dalam Pemilu 1997.

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah Megawati. Pasca rezim Orde Baru tumbang, Mega mengubah nama partai menjadi PDI Perjuangan. Kerja keras Mega itu kemudian terbayar setelah partainya memenangkan Pemilu 1999 dengan perolehan suara lebih dari 30 persen.

Perolehan suara partai berlambang banteng itu tidak serta merta menjadikan Mega sebagai Presiden. Pada Sidang Umum MPR 1999, Mega kalah dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan hanya menempatkan dirinya sebagai Wakil Presiden.

Kendati begitu, karier politik Mega kian melesat pada tahun 2001. Secara aklamasi, anggota MPR menetapkan Megawati sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan Gus Dur.

Sampai saat ini, Megawati juga masih tercatat sebagai ketua umum partai politik terlama di Indonesia. Tercatat, ia sudah memimpin PDIP sejak 1999, dan baru akan habis jabatannya pada 2024.

Selama kepemimpinan Mega, PDIP selalu berhasil menembus tiga besar perolehan suara pada ajang pemilu legislatif. PDIP juga berhasil memenangkan Pemilu 2014 dan 2019 secara berturut-turut.

 

Dewan Pengarah BRIN:

1. Megawati Soekarnoputri (Ketua)

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Wakil Ketua)
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (Wakil Ketua)
4. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto (Sekretaris)
5. Emil Salim (Anggota)
6. I Gede Wenten (Anggota)
7. Bambang Kesowo (Anggota)
8. Adi Utarini (Anggota)
9. Marsudi Wahyu Kisworo (Anggota)
10. Tri Mumpuni (Anggota)

 

Sumber : cnnindonesia.com