Jakarta,  -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengklarifikasi data klaster Covid-19 di sekolah akibat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu mengakui data yang masuk belum diverifikasi oleh pihaknya.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri menyatakan data yang beredar ke publik bukan menunjukkan klaster Covid-19 di sekolah.

"Angka 2,8 persen satuan pendidikan itu bukanlah data klaster Covid-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19," kata Jumeri melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/09).

"Jadi, belum tentu klaster," imbuh Jumeri.

Dia juga menjelaskan data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek. Namun menurutnya, penularan Covid-19 tersebut belum tentu terjadi di satuan pendidikan. Sebab, satuan pendidikan yang melapor itu ada yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dan ada yang belum.

Selain itu, Jumeri menjelaskan angka 2,8 persen satuan pendidikan itu bukan laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir. Namun, angka itu dihitung dari 14 bulan terakhir sejak Juli 2020.

Terkait 15 ribu siswa dan 7.000 guru positif Covid-19 dari 46.500 satuan pendidikan, Jumeri mengakui pihaknya belum mengecek ulang data tersebut.

"Belum diverifikasi, sehingga masih ditemukan kesalahan," katanya.

Dia menyebut satuan pendidikan bisa saja salah menginput data. Misalnya, kata Jumeri, laporan jumlah guru dan siswa positif Covid-19 lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa pada satuan pendidikan tersebut.

Atas polemik ini, Kemendikbudristek masih mengembangkan sistem pelaporan demi memudahkan verifikasi data.

"Dikarenakan keterbatasan akurasi data laporan dari satuan pendidikan, saat ini Kemendikbudristek dan Kemenkes sedang melakukan uji coba sistem pendataan baru dengan aplikasi PeduliLindungi," tambah Jumeri.

Sebelumnya, pemaparan Jumeri terkait temuan ribuan sekolah menjadi klaster Covid-19 di sebuah webinar jadi perbincangan publik. Banyak pihak terutama pakar pendidikan dan epidemiolog yang mempertanyakan kembali kesiapan PTM.

Sejumlah pemerintah daerah juga mempertanyakan data Kemendikbudristek terkait temuan klaster itu. Pemprov DKI Jakarta, misalnya. Dalam temuan Kemendikbudristek disebutkan ada 25 klaster di Jakarta selama PTM. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, hanya ada satu klaster penyebaran Covid-19 di sekolah.

Sumber : cnnindonesia.com