Jakarta, Universitas Narotama -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia berencana memberi dana bantuan senilai US$3 juta (Rp42,77 miliar) bagi Afghanistan.
Retno menuturkan bantuan itu mencerminkan komitmen Indonesia membantu Afghanistan yang kini telah dikuasai rezim Taliban.
"Indonesia berkomitmen memberikan bantuan sebesar US$3 juta kepada masyarakat Afghanistan, melalui mitra lokal yang terpercaya," kata Retno dalam pertemuan virtual Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait situasi di Afghanistan pada Senin (13/9).
Retno mengatakan dari bantuan senilai puluhan miliar itu, sebesar US$150 ribu (Rp2,1 miliar) diperuntukan bagi bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat. Sementara itu, sekitar US$2,85 juta (Rp40,6 miliar) akan ditujukan untuk mendukung pembangunan di Afghanistan selama tiga tahun ke depan.
Bantuan pembangunan itu, kata Retno, akan terfokus khususnya dalam bidan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pertambangan.
Dalam rilis Kemlu RI, Retno menuturkan total bantuan yang selama ini diberikan Indonesia ke Afghanistan telah mencapai US$10 juta (Rp142,4 miliar).
Kontribusi bantuan tersebut diberikan melalui program kerja sama trilateral, peningkatan kapasitas bidang UMKM, pemberdayaan perempuan, pemerintahan yang baik, serta pengelolaan sumber daya alam di Afghanistan.
Di forum PBB itu, Retno juga menekankan bahwa komunitas internasional memegang tanggung jawab memastikan bantuan secara cepat dan lancar bagi rakyat Afghanistan.
"Keselamatan dan kehidupan masyarakat Afghanistan adalah prioritas utama," ujar Retno.
Selain itu, Retno menegaskan bahwa Indonesia terus mengharapkan Afghanistan di tangan Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah negara Asia Selatan itu menjadi sarang aktivitas terorisme.
Saat ini, Retno mengatakan setidaknya ada 11 juta warga Afghanistan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat. Menurut PBB, butuh setidaknya dana US$606 juta untuk membantu pemulihan di Afghanistan.
Dalam pertemuan virtual tersebut, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menekankan bahwa situasi di Afghanistan menjadi salah satu krisis kemanusiaan terparah di dunia dalam sejarah.
Pergolakan politik Afghanistan berlangsung di tengah pandemi Covid-19 dan musim kekeringan parah.
"Sekjen PBB menghimbau dukungan negara-negara, terutama membantu secara finansial untuk memastikan keberlangsungan bantuan bagi masyarakat Afghanistan yang membutuhkan," bunyi rilis Kemlu RI.
Banyak negara yang khawatir soal Taliban yang kembali menguasai Afghanistan sejak 15 Agustus lalu, terutama soal potensi negara Asia Selatan itu kembali menjadi sarang aktivitas kelompok ekstremis dan teroris.
Sebab, Taliban memiliki riwayat dekat dengan kelompok Al-Qaeda dan beberapa milisi lainnya seperti Jaringan Haqqani, salah satu kelompok yang paling disegani di Afghanistan.
Sejauh ini, belum ada negara yang memutuskan sikap secara resmi soal rezim Taliban di Afghanistan. Indonesia juga masih menunggu dan melihat sikap negara lain terkait perubahan pemerintahan di negara tersebut.
Namun, baru-baru ini, PBB menyerukan negara-negara untuk berhubungan dengan Taliban demi mencegah keruntuhan ekonomi Afghanistan.
UN Cooperation
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
