Jakarta, -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo tidak pernah berpikir soal masa jabatan presiden. Moeldoko meminta publik tak berspekulasi terlalu jauh terhadap wacana MPR RI melakukan amendemen UUD 1945.

Moeldoko mengingatkan bahwa Jokowi telah berkali-kali menyatakan penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, sikap Jokowi itu tak berubah.

"Seolah-olah presiden merestui tiga periodelah dan seterusnya. Itu sudah jauh dari apa yang dipikirkan Presiden," kata dalam program Newscast CNN Indonesia Tv, Jumat (27/8).

"Enggak pernah berpikir seperti itu. Beliau sering mengatakan," imbuhnya.

Meski begitu, Moeldoko mempersilakan publik untuk menyampaikan pendapat seputar amendemen. Moeldoko berpesan agar diskusi di ruang publik dilakukan sesuai rambu-rambu yang ada.

Saat ditanya soal sikap Jokowi terhadap amendemen, Moeldoko tak menjawab gamblang. Ia hanya berkata semua hal dilihat dari niat.

"Niatnya untuk perbaikan bangsa dan negara ke depan sepanjang itu tidak berlawanan dengan konstitusi," ucap Moeldoko.

Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode jadi sorotan publik. Isu itu semakin kencang diperdebatkan usai Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan amendemen UUD 1945.

Bamsoet menyebut amendemen dilakukan hanya untuk menambah wewenang MPR dalam merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia membantah amendemen akan merembet ke persoalan masa jabatan presiden.

Sementara itu saat menyampaikan pidato kenegaraan, Jokowi mengapresiasi rencana MPR yang hendak mengkaji substansi PPHN dalam amendemen UUD 1945. Hal itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR 2021 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).

Jokowi menyebut rencana itu sebagai langkah mewujudkan pembangunan Indonesia secara berkesinambungan.

Sumber :cnnindonesia.com