Jakarta,  -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengadukan daerah-daerah yang enggan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) ke DPR sambil menyebut vaksinasi bukan syarat bersekolah.

Padahal, daerah-daerah itu hanya ingin memastikan keselamatan siswa dari Covid-19.

"Bapak/Ibu Anggota Komisi X, tolong bantuannya, ada beberapa daerah yang masih larang PTM Terbatas, dilarang pemdanya. Padahal, sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata dia, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/8).

Nadiem menyebut pemda yang melarang belajar tatap muka adalah Provinsi Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Kemudian, Kota Serang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tannggamus, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Mesuji.

"Ini daerah yang secara eksplisit (pembelajaran tatap muka) dilarang oleh pemdanya. Jadi, Bapak/Ibu tolong dukungannya untuk menyosisalisasikan ini agar ini segera dilakukan. Karena kalau tidak, korbannya anak-anak," dalih dia.

Nadiem berkata seharusnya daerah berstatus PPKM level 3, 2, dan 1 sudah mulai membuka sekolah. Ia pun memprediksi seharusnya ada 63 persen dari 540.979 sekolah yang sudah mulai menggelar PTM.

Meski begitu, kenyataan berbicara lain. Nadiem menyebut hanya 26 persen sekolah yang sudah mulai kembali belajar tatap muka.

"Kita harus gotong royong, ramai-ramai kita turun dan dorong sekolah kita laksanakan prokes ketat," ujarnya.

Menurutnya pula, sekolah bisa menggelar PTM meski guru dan siswa belum menerima vaksin.

"Vaksinasi bukan prakondisi atau kriteria pembukaan sekolah. Saya ulang sekali lagi, vaksinasi bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah," kata Nadiem.

"Jadi, bukan harus vaksiansi dulu baru tatap muka, tapi kalau gurunya sudah divaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka," imbuh dia.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Republik Indonesia dari Fraksi Partai Demokrat A.S Sukawijaya meminta sekolah tidak tergesa menggelar PTM guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

"Enggak usah terburu-buru, vaksin kita belum merata, masih banyak siswa sekolah yang belum divaksin," kata melalui siaran pers, dikutip dari Antara, Senin (23/8).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut sekolah dapat kembali melaksanakan PTM apabila seluruh siswa telah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Jadi semuanya, untuk semua pelajar di seluruh tanah air, kalau sudah divaksin silakan dilakukan langsung belajar tatap muka. Karena kan SKB 3 menteri sudah ada," kata dia, saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8). 

Daerah Main Aman

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri enggan menggelar PTM secara langsung, dan hanya sebatas uji coba, demi mengantisipasi dengan cepat potensi lonjakan kasus.

"Pertama yang dibolehkan adalah uji coba, dan ketika uji coba itu dilakukan harus dilaporkan kepada kita. Kenapa ini penting? agar kita bisa melakukan kontrol," katanya di Semarang, Minggu (22/8) dikutip dari Antara.

"Seandainya terjadi sesuatu, maka kita bisa menyikapi itu dengan cepat. Dan itu sudah ada kok ketentuannya, bagaimana peralatan, bagaimana cara mengajar, berapa rasio siswa dan sebagainya," lanjut dia.

Ganjar berharap kabupaten/kota yang ingin melakukan PTM melakukan uji coba terlebih dulu.

"Kalau ada kabupaten/kota ingin melakukan uji coba tatap muka sebaiknya diambil sampel-sampel dulu. Pertimbangkan data epidemologis sehingga di area-area sekitar itu adalah area yang relatif aman karena ini anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita salah melangkah kemudian mereka tertular, itu yang dihindari," tuturnya.

Ia pun mengaku tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas berupa penutupan sekolah di bawah kewenangan Pemprov Jateng yang nekat menggelar PTM.

"Enggak boleh, apalagi kalau SMK dengan kewenangan kita dan biasanya mereka tidak izin, jangan melakukan dulu kalau tidak kita tutup nanti. Kita minta untuk pulang semuanya," cetus Ganjar.

Terpisah, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kepri Lamidi menuturkan Pemprov Kepri meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menunda pembelajaran tatap muka lantaran masih belum aman dari kasus Corona.

"Angka 'positive rate'" Kepri pada periode Minggu III Agustus 2021 melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni sebesar kecil 5 persen," katanya, dikutip dari Antara.

sumber :cnnindonesia.com