Jakarta -- Pengadilan Rusia memutuskan dua organisasi yang dikelola oleh pemimpin oposisi Alexey Navalny sebagai kelompok ekstremis. Setelah keputusan itu, sebagian besar tim dan pendukung Navalny akan dilarang mencalonkan diri dalam pemilu Rusia pada September mendatang. "Keputusan itu harus segera dieksekusi dalam hal penghentian kegiatan organisasi-organisasi ini," kata Pengadilan Kota Moskow usai sidang dalam rilis persnya, Rabu (9/6) mengutip CNN. Navalny merupakan aktivis Rusia yang kerap mengkritik pemerintah. Ia dipenjara pada Januari hingga hari ini karena diduga melanggar masa percobaan, saat ia menerima hukuman percobaan tiga setengah tahun pada 2014. Keputusan ini membuat para anggota organisasi tersebut tak lagi bisa mengkritik dan tak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Putusan itu menyasar kantor politik regional Navalny dan Yayasan Anti-Korupsi, FBK yang ia dirikan. Yayasan itu melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi di Rusia. Pengadilan memerintah agar FBK dilikuidasi, dan properti yang ada pindah tangan ke Federasi Rusia. Tak hanya itu, pengadilan juga melarang aktivitas kantor politik regional Navalny di sekitar Rusia. Mereka diduga pernah memobilisasi protes di masa lalu. Namun, kantor politik itu telah dibubarkan sebagai antisipasi terhadap putusan pengadilan. Sementara itu, kedua organisasi tersebut menyangkal tuduhan ekstremisme. Pengacara mereka mengatakan akan mengajukan banding. Navalny sendiri tidak hadir di sidang, meskipun ia pernah meminta untuk bergabung dalam sesi tersebut. "Prosesnya dilakukan secara tertutup, dan saya sendiri tidak berpartisipasi di dalamnya. Meskipun kami menuntut, saya bahkan tidak diundang," tulis Navalny, di akun Instagram. Jumat lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang baru yang melarang anggota kelompok ekstremis mencalonkan diri. Navalny dan timnya tetap bersumpah untuk melanjutkan upaya mereka melakukan perubahan politik di Rusia. Langkah Rusia ini menjadi sorotan internasional, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengecam putusan tersebut. "Dengan tindakan ini, Rusia telah secara efektif mengkriminalisasi salah satu dari sedikit gerakan politik independen yang tersisa di negara itu," ucapnya. Menurut Ned, tindakan itu bukan yang pertama kali. Rusia kerap melabeli kelompok-kelompok ekstremis" untuk memberi stigma para pendukung dan membenarkan pelanggaran pemerintah terhadap mereka. Sumber cnnindonesia.com