Jakarta -- Dalam waktu berdekatan, Indonesia dan Malaysia sama-sama kembali memperketat pergerakan masyarakat dan aktivitas perekonomian menyusul infeksi virus corona (Covid-19) yang kembali meningkat belakangan ini. Pemerintah Indonesia memutuskan bakal kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Perpanjangan akan dimulai tanggal 1 hingga 14 Juni 2021. Pada Senin (24/5), Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan ada empat provinsi baru yang akan ikut melaksanakan PPKM mikro. Dengan demikian, seluruh provinsi di Indonesia akan melaksanakan PPKM mikro. Empat hari setelahnya, Malaysia juga mengumumkan pengucian wilayah (lockdown) total secara nasional yang akan berlaku mulai 1 Juni mendatang. Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, menuturkan lockdown total yang lebih ketat ini dilakukan setelah Negeri Jiran kembali mencatat rekor tertinggi penularan harian infeksi virus corona dengan 7.857 kasus dan 59 kematian pada Kamis (27/5). Ini merupakan hari ketiga di mana Malaysia berturut-turut mencatat rekor infeksi Covid-19 harian melebihi 7.000 kasus. Jumlah itu menjadikan Malaysia sebagai negara dengan kasus harian corona tertinggi di Asia Tenggara saat ini, mengalahkan Indonesia dan Filipina yang kerap mencatat angka penularan harian tertinggi. Berikut perbedaan kebijakan lockdown Malaysia dan PPM Mikro di Indonesia PPKM Mikro Indonesia PPKM mikro saat ini masih berlangsung di 30 provinsi sejak 18 hingga 31 Mei. Keputusan pemerintah perpanjang PPKM mikro ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pascalibur lebaran beberapa waktu lalu. PPKM Mikro menekankan pada penanganan corona yang berfokus mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, sejak PPKM mikro berlaku, ada ketentuan pembentukan posko penanganan Covid-19 hingga tingkat desa dan kelurahan. PPKM Mikro mengizinkan kegiatan perekonomian dan perkantoran yang esensial tetap berjalan. Namun, aturan itu membatasi kegiatan perkantoran menjadi 50 persen pegawai bekerja di kantor dan 50 persen lainnya bekerja dari rumah (work from home). Selain itu, penerapan PPKM Mikro juga disesuaikan dengan kondisi setiap daerah apakah masuk zona hijau, kuning, oranye, atau merah penularan Covid-19. Pelasanaan PPKM mikro di daerah zona merah mewajibkan penutupan fasilitas publik non-esensial seperti rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya. Masyarakat juga dilarang berkumpul lebih dari 3 orang. PPKM mikro juga memberlakukan jam malam (curfew), di mana mobilitas warga untuk keluar masuk wilayah RT dibatasi maksimal pada pukul 20.00 malam. Sementara itu, pelaksanaan PPKM mikro di zona non-merah akan tetap dilakukan dengan aturan penerapan bekerja dari rumah sebesar 50 persen dan pelaksanaan belajar-mengajar daring. Sektor esensial juga diperbolehkan beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam, kapasitas, dan pengetatan protokol kesehatan. Namun, sektor non-esensial seperti restoran hanya boleh menerima 50 persen kuota untuk makan/minum di tempat, begitu juga dengan tempat ibadah hanya bisa diisi 50 persen kuota. Selain itu, pusat perbelanjaan/mall maksimal buka hingga pukul 21.00, transportasi umum dibatasi kapasitas dan operasionalnya, lalu kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi penuh dengan pengetatan protokol. Lockdown Malaysia Sementara itu, kebijakan lockdown baru yang rencananya diberlakukan Malaysia per 1 Juni mendatang melarang semua kegiatan sosial dan ekonomi non-esensial beroperasi. PM Muhyiddin mengatakan Dewan Keamanan Nasional Malaysia (MKN) akan segera mengumumkan sektor mana saja yang diperbolehkan tetap beroperasi selama lockdown 14 hari berlaku. Kementerian Keuangan Malaysia juga berencana segera mengumumkan paket bantuan dan insentif bagi individu serta pelaku bisnis menyusul penghentian kegiatan perekonomian. Sejak pandemi berlangsung, Malaysia telah menggelontorkan 300 miliar ringgit paket stimulus perekonomian. Jika infeksi penularan corona harian bisa berkurang dalam dua pekan ke depan, pemerintah Malaysia akan secara bertahap mengizinkan beberapa sektor perekonomian dan sosial non-esensial kembali beroperasi selama empat minggu ke depan. Setelah itu, seluruh sektor perekonomian baik esensial dan non-esensial akan diizinkan kembali beroperasi jika penularan corona terus berkurang dan situasi terus membaik ke depannya. Sumber cnnindonesia.com